Choose Language
id us

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja

June 8th, 2016 9:53 am

pembinaan-pendidikan.jpg
Telepon:
: (021) 391 2501, 319 35589
Faksimili
: (021) 319 35589
Email Pusat
pak(at)bappenas.go.id
Kepala Pusat
: Dr. Onny Noyorono, MIA, MA
Email Kepala Pusat
: o_noyorono[at]bappenas.go.id
 


Tugas Pokok dan Fungsi


Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

 

Pasal 589

  1. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Utama.
  2. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja dipimpin oleh Kepala.

 

Pasal 590

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melaksanakan penyiapan agenda dan bahan serta pendampingan subtantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional;
  2. pelaksanaan kerja sama analisis kebijakan dan/atau pengkajian pembangunan nasional dengan lembaga penelitian/pengkajian lain;
  3. pengelolaan dan penyebarluasan hasil analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional;
  4. penyusunan agenda dan penyiapan bahan substantif Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. pendampingan subtantif terhadap kegiatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. penyiapan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan penugasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. penyiapan koordinasi pemantauan dan analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  9. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana sesuai penugasan;
  10. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  11. pelaksanaan administrasi Pusat.

 

Pasal 592

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja terdiri atas:

  1. Bidang Pengelolaan Kebijakan;
  2. Bidang Analisis Kebijakan;
  3. Bidang Analisis Kinerja; dan
  4. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 593

Bidang Pengelolaan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program, menyusun agenda prioritas, penyiapan koordinasi, harmonisasi bahan kebijakan, serta tindak lanjut kebijakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Bidang Pengelolaan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. penyiapan bahan pemantauan rencana, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. penyiapan bahan penyusunan agenda prioritas dan pendampingan substantif terhadap kegiatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan harmonisasi bahan kebijakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  5. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi analisis kebijakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 595

Bidang Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional, pemantauan dan evaluasi, dan kerja sama analisis kebijakan pembangunan nasional serta mengumpulkan dan menyebarluaskan hasil penelitian/analisis/pengkajian kebijakan pembangunan nasional.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Bidang Analisis Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama analisis dan/atau kebijakan pembangunan nasional dengan lembaga penelitian/pengkajian lain;
  3. penyiapan bahan pengumpulan dokumen dan literatur kebijakan pembangunan nasional;
  4. penyiapan bahan penyebarluasan dan publikasi hasil analisis/pengkajian pembangunan nasional; dan
  5. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi analisis dan/atau pengkajian kebijakan pembangunan nasional.

Pasal 596A

Bidang Analisis Kebijakan terdiri atas:

  1. Subbidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Analisis Kebijakan; dan
  2. Subbidang Kerja Sama dan Harmonisasi Analisis Kebijakan.

Pasal 596B

  1. Subbidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional, serta pengumpulan dokumen dan literatur kebijakan pembangunan nasional.
  2. Subbidang Kerja Sama dan Harmonisasi Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama analisis dan/atau pengkajian kebijakan pembangunan nasional dengan lembaga penelitian/pengkajian lain, harmonisasi pengkajian kebijakan pembangunan nasional, dan publikasi hasil analisis/pengkajian kebijakan pembangunan nasional.

Pasal 596C

Bidang Analisis Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja terhadap penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 596D

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596C, Bidang Analisis Kinerja menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perencanaan analisis kinerja penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kinerja penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas hasil analisis kinerja serta penyajian informasi analisis kinerja penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 597

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 598

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.


5008

Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Data dan Informasi

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved