Peran dan Fungsi

Perencanaan :

• Penyusunan ekonomi makro
• Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
• Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran
• penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana
• Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D
• Kesepakatan global

Alokasi : 

• Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan
• Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan
• elakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya
• Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi baseline kondisi terkini
• Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global

Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, Think-tank, dan Administrator.

Pengendalian : 

• Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome)
• Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional
• Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko
• Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan
• pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi vocal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut

Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan Think-tank.

Enabler :

• Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional
•  Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya.
•  Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan didaerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif 
• Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai
• Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko
• Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah
• Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai thinktank untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner

Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Think-tank.

Perencanaan :

• Penyusunan ekonomi makro
• Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
• Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran
• penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana
• Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D
• Kesepakatan global

Alokasi : 

• Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan
• Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan
• elakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya
• Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi baseline kondisi terkini
• Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global

Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, Think-tank, dan Administrator.

Pengendalian : 

• Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome)
• Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional
• Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko
• Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan
• pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi vocal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut

Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan Think-tank.

Enabler :

• Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional
•  Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya.
•  Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan didaerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif 
• Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai
• Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko
• Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah
• Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai thinktank untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner

Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Think-tank.