Telepon: (021) 390 5647 ext . 1339 Faksimili: (021) 319 34659 Direktur: Ir. Basah Hernowo, MA Email Direktur: basah[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

 

Pasal 481

Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan rencana dan kebijakan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. pengembangan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
2. pengelolaan data dan informasi pendanaan pembangunan;
3. analisis dan penguatan regulasi terkait pendanaan;
4. pengoordinasian dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
5. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedur pendanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;
7. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan kinerja pendanaan pembangunan; dan
8. melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan- kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 483

Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

1. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat;
2. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah;
3. Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan; dan
4. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan.

Pasal 484

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan rencana dan kebijakan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat;
2. pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah pusat; dan
3. penyiapan bahan pengoordinasian dalam pengembangan sistem dan prosedur, serta pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah pusat;
4. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan pemerintah pusat;
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat.

Pasal 486

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan rencana dan kebijakan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah;
2. pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah daerah; dan
3. penyiapan bahan pengoordinasian dalam pengembangan sistem dan prosedur, serta pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan pemerintah daerah;
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah.

Pasal 488

Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, analisis, dan penguatan regulasi pendanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan analisis regulasi terkait pendanaan;
2. penyiapan bahan penguatan regulasi pendanaan; dan
3. penyiapan bahan pengoordinasian dalam analisis dan penguatan regulasi pendanaan;
4. pengoordinasian dan pengendalian regulasi sistem dan prosedur pendanaan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis regulasi sistem dan prosedur pendanaan;
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan analisis dan penguatan regulasi sistem dan prosedur pendanaan.

Pasal 490

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri dan melakukan analisis pelaporan kinerja.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri;
2. pengelolaan data dan informasi proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri; dan
3. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedur kinerja pendanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sistem dan prosedur analisis kinerja pendanaan pembangunan;
5. penyiapan bahan analisis pelaporan kinerja untuk penguatan pendanaan.