Direktorat Pertahanan dan Keamanan

Telepon: (021) 392 7342 ext . 1344, 1345, 1346 Faksimili: (021) 319 31416 Direktur: R.M Dewo Broto Joko P., SH, LLM Email Direktur: dewobjp[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 427

Direktorat Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Direktorat Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pertahanan dan keamanan;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pertahanan dan keamanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pertahanan dan keamanan;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan; dan
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 429

Direktorat Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

1. Subdirektorat Ketahanan Negara;
2. Subdirektorat Pertahanan Negara; dan
3. Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 430

Subdirektorat Ketahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ketahanan negara.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Ketahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ketahanan negara;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ketahanan negara;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang ketahanan negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang ketahanan negara;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan negara; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan negara.

Pasal 432

Subdirektorat Pertahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan negara.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Subdirektorat Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pertahanan negara;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan negara;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pertahanan negara;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan negara; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan negara.

Pasal 434

Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang keamanan dan ketertiban;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang keamanan dan ketertiban;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban.

Komentar

Tinggalkan Komentar

---

Nama:

E-Mail:

(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)

Komentar anda

Please type the letters and numbers shown in the image.

Click the image to see another captcha.

---

Kirim Komentar