Choose Language
id us

Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial

October 12th, 2012 11:49 am

d12.jpg

Telepon: (021) 314 9187 ext . 3213
Faksimili: (021) 314 9187
Direktur:  Maliki, ST, MSIE, Ph.D
Email Direktur: maliki[at]bappenas.go.id
Email Direktorat: ditpkm[at]bappenas.go.id



Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

 

Pasal 254

Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial.


Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
  3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
  5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial; dan
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.


Pasal 256

Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan

Sosial terdiri atas:

  1. Subdirektorat Analisis Kependudukan; 
  2. Subdirektorat Perlindungan Sosial; dan 
  3. Subdirektorat Mobilitas Penduduk.


Pasal 257

Subdirektorat Analisis Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis kependudukan.


Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Analisis Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang analisis kependudukan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang analisis kependudukan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang analisis kependudukan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang analisis kependudukan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis kependudukan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis kependudukan.


Pasal 259

Subdirektorat Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan sosial.


Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perlindungan sosial;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perlindungan sosial;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perlindungan sosial dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perlindungan sosial;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan sosial; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan sosial.


Pasal 261

Subdirektorat Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang mobilitas penduduk.


Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Mobilitas Penduduk menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang mobilitas penduduk;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang mobilitas penduduk;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang mobilitas penduduk dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang mobilitas penduduk;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang mobilitas penduduk; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang mobilitas penduduk.

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved