Telepon: (021) 319 34267 ext . 3217 Faksimili: (021) 319 34267 Direktur: Eka Chandra Buana, SE, MA Email Direktur: chandra[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 98

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kerangka ekonomi makro, kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perencanaan makro dan analisis statistik dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik; dan
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 100

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro;
2. Subdirektorat Neraca Pembayaran; dan
3. Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik.

Pasal 101

Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi makro.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

1. pengembangan model ekonomi makro dan penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi makro;
2. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kerangka ekonomi makro, kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ekonomi makro;
3. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi makro;
4. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang ekonomi makro dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
5. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang ekonomi makro; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi makro.

Pasal 103

Subdirektorat Neraca Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang neraca pembayaran.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Subdirektorat Neraca Pembayaran menyelenggarakan fungsi:

1. pengembangan model ekonomi neraca pembayaran;
2. penyusunan proyeksi neraca pembayaran;
3. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang neraca pembayaran;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang neraca pembayaran;
5. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang neraca pembayaran.

Pasal 105

Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan statistik.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi.