Telepon: (021) 314 0511 ext . 3214 Faksimili: - Direktur : Dr. Onny Noyorono, MIA, MA Email Direktur: o_noyorono[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 118

Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan BUMN.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang jasa keuangan dan BUMN;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan konsep kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan BUMN;
3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang jasa keuangan dan BUMN dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang jasa keuangan dan BUMN;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan dan BUMN;
6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan dan BUMN;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan BUMN; dan
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 120

Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, terdiri atas:

1. Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional;
2. Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah; dan 
3. Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 121

Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional.

Pasal 122

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang jasa keuangan konvensional;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang jasa keuangan konvensional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang jasa keuangan konvensional;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan konvensional; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan konvensional.

Pasal 123

Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan syariah.

Pasal 124

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang jasa keuangan syariah;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan syariah;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang jasa keuangan syariah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang jasa keuangan syariah;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan syariah; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan syariah.

Pasal 125

Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 126

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang badan usaha milik negara;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang badan usaha milik negara;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang badan usaha milik negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang badan usaha milik negara;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang badan usaha milik negara; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang badan usaha milik negara.