Telepon: (021) 310 7960 ext . 2336, 2236 Faksimili: (021) 310 7960 Direktur: Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM Email Direktur: sriyanti[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 222

Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelautan dan perikanan;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelautan dan perikanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kelautan dan perikanan;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan; dan
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 224

Direktorat Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

1. Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir;
2. Subdirektorat Perikanan; dan
3. Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan, dan Kemaritiman.

Pasal 225

Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tata kelola laut dan pesisir.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang tata kelola laut dan pesisir;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang tata kelola laut dan pesisir;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang tata kelola laut dan pesisir dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang tata kelola laut dan pesisir;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata kelola laut dan pesisir; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata kelola laut dan pesisir.

Pasal 227

Subdirektorat Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perikanan.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,
2. arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perikanan;
3. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perikanan;
4. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perikanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
5. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perikanan;
6. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perikanan; dan
7. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perikanan.

Pasal 229

Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan, dan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan, dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,
2. arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
3. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
4. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
5. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
6. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman; dan
7. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman.