Telepon: (021) 392 6254 ext . 2329, 2330 Faksimili: (021) 392 6254 Direktur: Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc Email Direktur: nur.hrahayu[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 213

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air; dan
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya .

Pasal 215

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan;
2. Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan; dan
3. Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 216

Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pasal 218

Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan.

Pasal 220

Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air.