Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 87

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
2. pengkajian, pengoordinasian, dan penjabaran kerangka ekonomi makro dan regional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
3. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
4. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dalam rangka penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
5. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
9. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

Pasal 89

Susunan organisasi Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.