Choose Language
id us

Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun

October 12th, 2012 11:47 am

Direktorat-pengembangan-kerja-sama-pemerintah-dan-swasta.JPG

Telepon: (021) 319 34175 ext . 1210
Faksimili: (021) 319 34175
Email Direktorat: pkps[at]bappenas.go.id
Direktur: Drs. Sri Bagus Guritno, Ak, MSc, CA
Email Direktur: sbguritno[at]bappenas.go.id
Website: http://kpsrb.bappenas.go.id/



Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

 

Pasal 375

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
  3. penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
  4. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana;
  5. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  6. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
  7. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
  8. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
  9. pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun; dan
  10. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 377

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun terdiri atas:

  1. Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta;
  2. Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi;
  3. Subdirektorat Rancang Bangun I; dan 
  4. Subdirektorat Rancang Bangun II.

Pasal 378

Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 380

Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi.

Pasal 382

Subdirektorat Rancang Bangun I mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan rancang bangun pembangunan nasional lingkup rancang bangun I.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Subdirektorat Rancang Bangun I menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;
  3. penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana rancang bangun I;
  4. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;
  5. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  6. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional rancang bangun dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;
  7. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I; dan
  8. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I sesuai rancang bangun yang direncanakan.

Pasal 384

Subdirektorat Rancang Bangun II mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Rancang Bangun II menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
  3. penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
  4. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
  5. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  6. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional rancang bangun dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
  7. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II; dan
  8. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II sesuai rancang bangun yang direncanakan.

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

  • Kementerian Pekerjaan Umum

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved