Choose Language
id us

Direktorat Transportasi

October 12th, 2012 11:47 am

d24.jpg

Telepon: (021) 314 8550 ext . 1312
Faksimili: (021) 319 28274
Direktur: Ikhwan Hakim, ST, MSc, Ph.D
Email Direktur: ikhwan[at]bappenas.go.id



Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

 

Pasal 357

Direktorat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Direktorat Transportasi menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi;
  3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transportasi;
  5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi; dan
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 359

Direktorat Transportasi terdiri atas:

  1. Subdirektorat Darat dan Jalan; 
  2. Subdirektorat Laut; dan
  3. Subdirektorat Udara.

Pasal 360

Subdirektorat Darat dan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi darat dan jalan.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Darat dan Jalan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi darat dan jalan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi darat dan jalan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi darat dan jalan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transportasi darat dan jalan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi darat dan jalan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi darat dan jalan.

Pasal 362

Subdirektorat Laut mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi laut.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Subdirektorat Laut menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi laut;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi laut dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transportasi laut;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi laut; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi laut.

Pasal 364

Subdirektorat Udara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi udara.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Udara menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi udara;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi udara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transportasi udara;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi udara; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi udara.

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Pekerjaan Umum
  • Badan SAR Nasional
  • Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved