Choose Language
id us

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

October 12th, 2012 11:47 am

d33.jpg

Telepon: (021) 392 6601, 392 7412 ext . 3208
Faksimili: (021) 392 6601
Email Direktorat: trp[at]bappenas.go.id
Direktur: Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP
Email Direktur: umh[at]bappenas.go.id
Website: http://www.trp.or.id



Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 150

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang tata ruang dan pertanahan;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
  3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang tata ruang dan pertanahan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang tata ruang dan pertanahan;
  5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang dan pertanahan;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang dan pertanahan;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan; dan
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 152

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

  1. Subdirektorat Tata Ruang;
  2. Subdirektorat Pertanahan; dan
  3. Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 153

Subdirektorat Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang tata ruang;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang tata ruang;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang tata ruang dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang tata ruang;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang.

Pasal 155

Subdirektorat Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pertanahan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pertanahan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pertanahan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pertanahan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanahan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanahan.

Pasal 157

Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan.

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


 
 

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved