Telepon: (021) 319 34195, 315 7016 ext . 3205 Faksimili: (021) 319 34195 Direktur:  Email Direktur:

Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 159

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan wilayah dan kawasan.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan wilayah dan kawasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan wilayah dan kawasan; dan
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 161

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan terdiri atas:

1. Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan;
2. Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional; dan 
3. Subdirektorat Kawasan Strategis.

Pasal 162

Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan.

Pasal 164

Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi regional.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sosial dan ekonomi regional;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi regional;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sosial dan ekonomi regional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sosial dan ekonomi regional;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi regional; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi regional.

Pasal 166

Subdirektorat Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kawasan strategis.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kawasan strategis;
2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kawasan strategis;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kawasan strategis dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kawasan strategis;
5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kawasan strategis; dan
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kawasan strategis.