Choose Language
id us

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

October 12th, 2012 11:46 am

d35.jpg

Telepon: (021) 314 8553 ext . 1524
Faksimili: (021) 314 8553
Direktur: Erwin Dimas SE, DEA, Msi
Email Direktur: dimas[at]bappenas.go.id



Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

 

Pasal 450

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan;
  3. penyusunan rancangan rencana alokasi pendanaan pembangunan secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana alokasi pendanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan alokasi pendanaan pembangunan;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan; dan
  7. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data dokumen perencanaan dan penganggaran;
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 452

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

  1. Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas;
  2. Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya;
  3. Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Polhukhankam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  4. Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 453

Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sinergi pendanaan prioritas.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan sinergi pendanaan prioritas;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sinergi pendanaan prioritas;
  3. penyiapan bahan penyusunan sinergi pendanaan prioritas;
  4. pengoordinasian dan pengendalian sinergi pendanaan prioritas dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  5. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan sinergi pendanaan prioritas.

Pasal 455

Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana alokasi pendanaan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya;
  2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya;
  3. penyiapan bahan konsep rencana alokasi program dan kegiatan non-prioritas di Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya;
  4. pengoordinasian dan pengendalian alokasi pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan data yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan pada Kementerian/ Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pendanaan pembangunan pada Kementerian/ Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya.


Pasal 457

Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana alokasi pendanaan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan;
  2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan;
  3. penyiapan bahan rencana alokasi program dan kegiatan non-prioritas di Kementerian/ Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan;
  4. pengoordinasian dan pengendalian alokasi pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan data yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
  6. f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 459

Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
  2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
  3. penyiapan bahan penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
  4. pengoordinasian dan pengendalian alokasi pendanaan pemerintah daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan data yang berkaitan dengan alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
  6. pelaksanaan pengoordinasian pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
  7. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pendanaan pembangunan daerah.

Komentar

Posted by Soeharfin on
Mohon kenal kami dari UPT Metrologi Dinas Peradagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah ingin menanyakan prosedur untuk mendapatkan Dana Anggaran Khusus untuk Sarana Prasana Kantor, Peralatan Standar untuk pelayanan tera dan tera ulang dan mobilisasi
Posted by eka.ningtyas on
@Soeharfin: Sesuai dengan restrukturisasi tugas dan fungsi Bappenas tahun 2016 yang lalu, pengajuan DAK bukan lagi ditangani oleh direktorat kami. Untuk itu silahkan bapak menghubungi direktorat terkait yaitu Direktorat Otonomi Daerah, Terima kasih

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved