Choose Language
id us

Biro Umum

October 12th, 2012 11:41 am

d48.jpg

Telepon: (021) 310 1989 ext . 2202
Faksimili: (021) 314 5374
Kepala Biro: Emmy Soeparmijatun, SH, MPM
Email Kepala Biro: emmy[at]bappenas.go.id



Tugas Pokok & Fungsi

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

 

Pasal 74

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, keuangan, pengadaan dan layanan internal, serta pengelolaan barang milik negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan koordinasi pelayanan umum;
  2. penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. pelaksanaan pengelolaan persuratan, penggandaan, dan ekspedisi;
  4. pelaksanaan pelayanan angkutan, urusan rumah tangga, ruang rapat, keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum lainnya, serta penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan;
  5. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
  6. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; dan
  7. pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran.
 
Biro Umum terdiri atas:

Pasal 76
 
  1. Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan;
  2. Bagian Pengadaan dan Layanan Internal;
  3. Bagian Keuangan; dan
  4. Bagian Verifikasi Anggaran.
 
Pasal 77
 
Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan gudang barang milik negara, serta penyiapan pelayanan penerimaan dan pendistribusian surat masuk, pengiriman, dan pengarsipan surat keluar, dan penggandaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan gudang barang milik negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  2. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan persuratan, meliputi pelayanan penerimaan dan pendistribusian surat masuk, pengiriman dan pengarsipan surat keluar, dan penggandaan.

Pasal 79

Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Kelola Barang Milik Negara; dan
  2. Subbagian Tata Kelola Persuratan.
 
Pasal 80

  1. Subbagian Tata Kelola Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pelaksanaan penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Subbagian Tata Kelola Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan persuratan, meliputi pelayanan penerimaan dan pendistribusian surat masuk, pengiriman dan pengarsipan surat keluar, pencetakan, dan penggandaan.
 
Pasal 81

Bagian Pengadaan dan Layanan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pelayanan umum dan pelaksanaan pengelolaan pelayanan kerumahtanggaan dan penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan, serta layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Pengadaan dan Layanan Internal menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan; dan
  2. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
  3. penyiapan pengelolaan ruang rapat, jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa, keamanan, kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya.
 
Pasal 83

Bagian Pengadaan dan Layanan Internal terdiri atas:

  1. Subbagian Perencanaan Pengadaan; dan
  2. Subbagian Layanan Internal.

Pasal 84
 
  1. Subbagian Perencanaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan.
  2. Subbagian Layanan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan internal, meliputi pengelolaan ruang rapat, jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa, keamanan, kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya, serta pemeliharaan sarana/prasarana.
 
Pasal 85

  1. Bagian Pengadaan dan Layanan Internal karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal karena ruang lingkup, tugas dan fungsinya, secara ex-officio menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 86

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 
  1. penyiapan penatausahaan belanja pegawai dan perbendaharaan; dan
  2. penyiapan penatausahaan pelaporan keuangan.
 
Pasal 88

Bagian Keuangan terdiri atas:

  1. Subbagian Kas dan Perbendaharaan; dan
  2. Subbagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 89

  1. Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan belanja pegawai dan perbendaharaan.
  2. Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 90

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 
  1. pelaksanaan penyiapan pengujian perintah pembayaran;dan
  2. pelaksanaan penyiapan pelaporan realisasi dan pelayanan sistem informasi pembayaran.

Pasal 92

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri atas:

  1. Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran; dan
  2. Subbagian Pelaporan Pembayaran.

Pasal 93

  1. Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.
  2. Subbagian Pelaporan Pembayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.



Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Data dan Informasi

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved