Telepon: (021) 319 03106 ext . 1319 Faksimili: (021) 310 3314 Deputi: Ir. Kennedy Simanjuntak, MA Email deputi: kennedy[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 437

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 438

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta pengembangan kerja sama pembangunan internasional.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan;
2. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan;
4. pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengembangan kerjasama pembangunan internasional;
5. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendanaan pembangunan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
6. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendanaan pembangunan;
7. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 440

Susunan organisasi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

1. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
2. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;
3. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
4. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral; dan
5. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan.