Telepon: (021) 392 6257 ext . 1104 Faksimili: (021) 392 6257 Deputi: Ir. Kennedy Simanjuntak, MA Email deputi: kennedy[at]bappenas.go.id

Tugas Pokok & Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 344

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 345

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sarana dan prasarana;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;
3. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
4. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sarana dan prasarana dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
5. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sarana dan prasarana;
6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 347

Susunan organisasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

1. Direktorat Pengairan dan Irigasi;
2. Direktorat Transportasi;
3. Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika; dan d. Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun.