Choose Language
id us

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan

October 12th, 2012 11:46 am

d30.jpg

Telepon : (021) 392 6249, 310 1984 ext . 3206
Faksimili : (021) 310 1984
Direktur : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Email Direktur : sumedi[at]bappenas.go.id



Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 168

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan; dan
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 170

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Dan Perdesaan terdiri atas:

  1. Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana;
  2. Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan; dan 
  3. Subdirektorat Perdesaan.

Pasal 171

Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 173

Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan perbatasan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transmigrasi dan perbatasan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan perbatasan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transmigrasi dan perbatasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transmigrasi dan perbatasan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi dan perbatasan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi dan perbatasan.

Pasal 175

Subdirektorat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perdesaan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perdesaan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perdesaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdesaan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdesaan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdesaan.

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

  • Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  • Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
  • Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  • Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Data dan Informasi

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved