Bappenas Tegaskan Esensi dan Mekanisme Proyek Strategis Nasional

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menegaskan bahwa esensi utama Proyek Strategis Nasional (PSN) terletak pada dampak besar dan daya ungkitnya terhadap pembangunan nasional. PSN merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Deputi Putut, perbedaan mendasar antara PSN dan pembangunan reguler terletak pada sifat strategisnya. “Kalau kita melihat namanya sendiri, proyek strategis nasional. Artinya yang membedakan antara dia pembangunan reguler adalah kata strategisnya. Proyek yang masuk dalam kategori PSN harus memiliki dampak besar bagi pembangunan Indonesia sekaligus memiliki leverage tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Deputi Putut di Podcast Bappenas, Senin (23/2).

Untuk itu, pendekatan khusus diperlukan untuk mengakselerasi dan menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan PSN. “Maka kita harus memberikan kemudahan-kemudahan. Harus ada akselerasi-akselerasi, harus ada action yang namanya debottlenecking. Kompleksitas dalam implementasi proyek, seperti persoalan lahan, pembiayaan, dan perizinan, sering menjadi tantangan yang perlu ditangani secara cepat dan terkoordinasi,” kata Deputi Putut.

Namun demikian, Deputi Putut menegaskan bahwa jalur percepatan dalam PSN bukan berarti memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu. “Jalur akselerasi atau kata orang jalur ekspres ini, itu jangan disalahartikan bahwa ini memberikan kemudahan pada pihak-pihak tertentu. Enggak. Dia ekspres karena supaya bisa segera memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan Indonesia,” tegas Deputi Putut.

Usulan proyek PSN bersifta terbuka dan kolaboratif. Selain Presiden, kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga pihak swasta dapat mengajukan usulan, dan harus melalui proses kurasi ketat. Ada tiga kriteria utama dalam kurasi PSN, yaitu keselarasan dengan visi pembangunan nasional, dampak signifikan bagi masyarakat, dan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seiring mandat baru pemerintah, pengelolaan PSN kini semakin terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Deputi Putut menjelaskan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas menjadi krusial untuk memastikan keselarasan PSN dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah.

“Pengelolaan PSN terbagi dalam tiga klaster utama, yaitu perencanaan, debottlenecking, dan pengendalian. Kementerian PPN/Bappenas memegang peran besar pada aspek perencanaan dan pengendalian. Perencanaan kita harus inline dengan RPJMN-nya dan seterusnya. Dokumen perencanaan harus clear, harus dievaluasi, di-assess supaya kita meyakini bahwa ini memberikan dampak terbesar,” tegas Deputi Putut.