Pemerintah Indonesia dan UNODC Luncurkan Program Strategi Baru Untuk Indonesia Tahun 2017-2020

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menandatangani dokumen kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yaitu dokumen UNODC Indonesia Country Programme Tahun 2017 – 2020 pada hari Selasa (22/11) di Ruang Rapat Serbaguna Bappenas yang disaksikan oleh Perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat dan lembaga internasional serta Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia.

Dokumen UNODC Indonesia Country Programme Tahun 2017 – 2020 yang ditandatangani tersebut merupakan kelanjutan dan perbaikan serta peningkatan dari hal-hal yang telah dicapai dalam kerjasama sebelumnya. Dalam sambutannya, Staf Ahli Kementerian PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati menyebutkan, kerjasama telah cukup lama terjalin antara pemerintah Indonesia dengan UNODC sejak 2012 lalu. Seperti diketahui, sejak pertama kali berdiri pada 1997, UNODC telah menjadi bagian dalam upaya global mewujudkan keamanan dan keadilan di berbagai belahan dunia.

“Bagi Indonesia, UNODC adalah salah satu mitra pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba, korupsi, juga terorisme. Tentu banyak sekali evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi maupun langkah-langkah koordinasi. Dokumen ini juga telah melalui proses partisipatory yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk menekankan dan menyelaraskan kebutuhan pemerintah Indonesia dengan mandat UNODC,” ujar Diani.

Di antara berbagai hal yang telah dicapai bersama, Diani menggarisbawahi peran UNODC Indonesia dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia meratifikasi dan mempersiapkan implementasi perjanjian hukum internasional, termasuk juga memfasilitasi upaya membangun regulasi nasional yang terkait dengan Narkoba, kejahatan dan juga terorisme.

Selain itu, UNODC Indonesia telah memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi kejahatan di bidang kehutanan, penyalahgunaan Narkoba, kejahatan terorganisir, terorisme termasuk juga kampanye antikorupsi, serta penanganan dan pencegahan HIV-AIDS. Diani juga menjelaskan pentingnya pencegahan dan penanganan terkait Illegal fishing yang menjadi prioritas penting saat ini.

Senada dengannya, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Andi Rachmianto menyebutkan, “Dalam penyusunan dokumen ini sudah melalui proses yang sangat panjang. Proses yang tidak hanya komprehensif tetapi juga inklusif. Yang menarik dalam Country Programme ini untuk pertama kalinya salah satu bentuk kejahatan yaitu kejahatan perikanan atau illegal fishing juga masuk dalam sub program ini. Salah satu prioritas dari Kabinet Kerja adalah menangani kejahatan ini karena dampak yang ditimbulkan terhadap terhadap ekonomi, sosial dan keamanan,” jelas Andi.

Hadir pula memberikan sambutan pada acara tersebut antara lain Douglas Broderick (UN Resident Coordinator), serta Collie F Brown (Country Manager UNODC Programme Office Indonesia). Setelah acara penandatanganan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNODC dilanjutkan dengan agenda pertemuan yang membahas lebih mendalam mengenai kerjasama tersebut. Tak ketinggalan menghadiri dalam acara ini, Osama Mohammad Abdullah Al Shuaibi (Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia), Christopher Bailey (UNDP Country Representative) dan Thomas Vargas (Head of Mission UNHCR Indonesia) serta perwakilan development partners seperti dari Australia, Jerman, Kanada, Tiongkok, dan Norwegia.