Bappenas: Pembiayaan Multisumber Dukung PSN sebagai Enabler Pertumbuhan

Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif Kementerian PPN/Bappenas Novie Andriani menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi lintas sektor. Oleh karena itu, PSN membutuhkan skema pembiayaan multisumber yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Tidak semua PSN menggunakan APBN. Pendanaan PSN dirancang dengan pendekatan multisumber termasuk blended financing, yang mencakup APBN, BUMN, sektor swasta, serta sumber-sumber lain yang sah,” ujarnya dalam Podcast Bappenas “Bappenas Tekankan PSN sebagai Enabler Pertumbuhan, Pembiayaan Multisumber Jadi Kunci” pada 4 Mei 2026.

Direktur Novie menekankan bahwa perencanaan pembiayaan PSN harus dilakukan secara end-to-end, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional. Sementara itu, perencanaan pendanaan bukan hanya untuk membangun, tetapi memastikan proyek tersebut beroperasi dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Karena itu, integrasi teknis, rencana induk sektoral, serta kelayakan ekonomi dan finansial menjadi aspek yang sangat penting,” kata Direktur Novie.

Dalam kerangka tersebut, APBN tetap memiliki peran strategis, terutama untuk proyek layanan dasar yang manfaatnya luas tetapi kurang menarik secara finansial. Meski demikian, APBN tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.

Selain APBN, sinergi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PSN. Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga krusial untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan implementasi, terutama pada proyek yang melibatkan operasional di daerah, seperti sistem penyediaan air minum.

BUMN dapat berperan sebagai pelaksana proyek maupun penyedia pembiayaan, sementara sektor swasta memiliki ruang untuk terlibat sebagai investor maupun pelaksana. “Keterlibatan swasta harus memenuhi prinsip kelayakan ekonomi, kapasitas pendanaan, serta keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Akuntabilitas tetap dijaga melalui kementerian atau lembaga sebagai penanggung jawab proyek,” urai Direktur Novie.

Dalam hal skema pembiayaan, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terus dioptimalkan sebagai alternatif strategis untuk memperluas sumber pendanaan, membagi risiko secara terukur, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek dan kualitas layanan infrastruktur.

Secara komposisi, Direktur Novie mengungkapkan bahwa investasi swasta saat ini menjadi kontributor terbesar dalam pembiayaan PSN, khususnya pada sektor energi, hilirisasi, dan industrialisasi. Ke depan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan peran swasta, termasuk pada sektor yang sebelumnya kurang menarik secara finansial, guna menciptakan komposisi pembiayaan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

“PSN bukan hanya tentang membangun proyek, tetapi membangun masa depan. Pembiayaan yang tepat adalah kunci agar masa depan itu benar-benar terwujud,” pungkas Direktur Novie.