Menteri Sofyan: Bappenas Diharapkan Jadi Sistem Integrator

JAKARTA – Pada Senin (22/2) Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Bappeda Provinsi Se-Indonesia sebagai bagian dari Temu Konsultasi Triwulanan I yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya. Selain perwakilan Bappeda dari seluruh provinsi, hadir dalam acara tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk memberikan arahan dalam diskusi yang dimoderatori Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto.

Dalam arahannya saat membuka diskusi siang itu, Menteri Sofyan menjelaskan tentang perlunya penguatan sinergi antara Bappenas dan Bappeda untuk memaksimalkan perencanaan pembangunan nasional sekaligus menekankan peran Bappenas dan Bappeda sebagai sistem integrator pembangunan nasional.

“Kalau Bappenas dan Bappeda bisa bekerja secara sinergis, banyak sekali masalah yang bisa kita selesaikan ke arah yang lebih baik. Saya yakin nantinya akan ada perbaikan-perbaikan sehingga perencanaan akan optimal. Kita harapkan Bappenas jadi sistem integrator dalam pembangunan. Oleh sebab itu, saya pikir kalau perencanaan lebih bagus, hasilnya akan lebih baik. Jadi Bappenas (sebagai) sistem integrator nasional, daerah, dan K/L. Bappeda juga diharapkan jadi sistem integrator di daerah masing-masing,” jelas Menteri Sofyan.

Pesan Menteri Sofyan, Bappeda sebagai perencana pembangunan di tingkat daerah harus memaksimalkan anggaran pembangunan dengan mengurangi inefisiensi anggaran dan pembangunan yang tidak perlu, kemudian fokus pada kebutuhan yang lebih bermanfaat. Sebab, Bappeda memiliki peran strategis sebagai mitra Bappenas di daerah untuk menjaga sinergi perencanaan pembangunan pusat dengan daerah, termasuk pemenuhan target-target proyek prioritas nasional. Selain itu, peran Bappeda sangat vital untuk mendukung percepatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Menteri Sofyan juga memotivasi para peserta Raker untuk berani menghadapi tantangan pembangunan. “Pembangunan nasional nyawanya ada di daerah, maka maksimalkan segala potensi yang dimiliki daerah. Hambatan regulasi pun semestinya tak perlu dikhawatirkan sebab Presiden juga telah mendorong pengurangan regulasi yang dapat menghambat pembangunan,” jelas beliau.

Dalam sesi diskusi, para perwakilan Bappeda dari seluruh provinsi sangat aktif menyampaikan beragam permasalahan dan usulan sehingga diskusi berjalan interaktif. Secara umum perwakilan tersebut berharap Bappenas tetap memperkuat pendampingan daerah dan mengawal proses perencanaan pembangunan, aktivitas pembangunan, hingga tahap evaluasi.*