Bappenas–Bakom RI Perkuat Sinergi Komunikasi Pemerintah yang Adaptif dan Berbasis Data

Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi pembangunan yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab perubahan lanskap media dan kebutuhan informasi masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa perubahan lanskap media menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi. Namun demikian, tujuan utama komunikasi pemerintah tetap tidak berubah, yakni memastikan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

"Yang paling penting adalah tantangan berubah karena teknologi berubah, media berubah, dan harapan masyarakat juga berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah bahwa masyarakat selalu ingin aspirasinya dipenuhi. Dan kewajiban pemerintah adalah memenuhi aspirasi masyarakat," tegas Menteri Rachmat Pambudy saat menerima audiensi Kepala Bakom RI Muhammad Qodari di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam paparannya, Kepala Bakom RI Qodari menjelaskan bahwa Bakom RI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 bertugas mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah. Menurutnya, komunikasi pemerintah perlu dilakukan secara proaktif agar ruang informasi tidak diisi oleh spekulasi maupun informasi yang tidak utuh.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan bahwa tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sebatas penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga perlu lebih aktif menjelaskan berbagai kebijakan secara jelas, berbasis data, dan tanpa sikap defensif.

“Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu membangun trust. Kementerian dan lembaga perlu lebih aktif menyampaikan aspek teknis pembangunan secara jelas serta memberikan konteks yang memadai kepada publik,” ujar Wamen Febrian.

Menutup pertemuan itu, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa komunikasi memegang peran strategis dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik. Sinergi yang terjalin ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi pembangunan yang semakin efektif dalam membangun kepercayaan publik, serta mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional