Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Bidang Lingkungan, Pertahanan, dan Kesehatan

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/2). Pertemuan bilateral tersebut membahas kemajuan kerja sama Indonesia-Hongaria dan potensi sektor kerja sama di masa mendatang. “Pertama-tama, saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Pemerintah Hongaria atas dukungan berkelanjutan kepada Indonesia melalui kerja sama pembangunan kami. Hubungan bilateral kita menjadi sangat signifikan di masa yang menantang ini,” ucap Menteri Suharso.

Secara resmi, hubungan Indonesia-Hongaria dimulai sejak 26 Juni 1955 yang berlanjut pada kesepakatan untuk saling mendukung pencalonan Indonesia dan Hongaria di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak 2016, Hongaria telah berinvestasi di Indonesia dan pada 2020, investasi Hongaria mencapai USD 1,5 miliar dengan mayoritas investasi pada perdagangan, hotel, dan restoran di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. “Hongaria dan Indonesia telah berkomitmen pada sejumlah kerja sama yang difokuskan pada bidang teknologi dan infrastruktur. Ada banyak potensi kerja sama dari perdagangan dan investasi. Terutama dengan rencana pembentukan Indonesia-Hongaria Investment Fund untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Suharso.

Lebih jauh, Hongaria telah menyatakan minat untuk mendanai program “Meningkatkan Pelayanan Iklim dan Kualitas Udara Nasional (BMKG) dan Sistem Intelijen Terintegrasi Kejaksaan Agung Indonesia, dan proyek rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan” yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/Blue Book 2020-2024. Pemerintah Hongaria menawarkan fasilitas pembiayaan dengan skema pinjaman lunak yang disediakan Hungarian Exim Bank dan asuransi kredit untuk eksportir Hongaria yang dibiayai Bank Umum Hongaria, selain pinjaman lunak G to G yang telah disepakati. “Kementerian PPN/Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mempertimbangkan tawaran dari Pemerintah Hongaria tersebut,” tegas Menteri Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria telah menyepakati tata cara penggunaan pinjaman G to G, yakni menggunakan mata uang EUR/USD, suku bunga 0,05% (berbasis Commercial Interest Reference Rates), masa tenggang 2 tahun, periode pembayaran kembali 17,5 tahun, dan status ikatan minimal 50 persen konten Hongaria. Pada 2016, Indonesia menerima pinjaman sebesar USD 36,4 juta dari Hongaria yang dialokasikan untuk membiayai proyek Ibu Kota Kecamatan Water Supply Programdan Small Water Treatment Plant untuk Daerah Kelangkaan Air yang berakhir pada Agustus 2020. “Kami mendapat pelajaran yang cukup baik dari proyek kerja sama terakhir kami di Water Supply, yaitu pentingnya mengakomodasi konten lokal dalam proyek yang didukung pendanaan Hongaria terutama untuk proyek konstruksi. Persiapan bersama juga diperlukan untuk memastikan terlaksananya suatu proyek dengan baik,” pungkas Menteri Suharso.