Andalkan Skema KPBU dan PINA, Menteri Bambang Ajak Rusia Berinvestasi di Indonesia Untuk Pembangunan Infrastruktur Hingga Energi

VLADIVOSTOK – “Data ASEAN mencatat jumlah total perdagangan ASEAN dan Rusia meningkat dari USD 11,96 miliar pada 2016 menjadi sebesar USD 16,74 miliar pada 2017. Angka ini menunjukkan bahwa Rusia merupakan salah satu dari delapan mitra dagang terbesar bagi ASEAN. Di samping itu, Rusia juga merupakan investor terbesar kesepuluh untuk negara-negara ASEAN. Sementara untuk Indonesia sendiri, total investasi Rusia untuk Indonesia telah mencapai USD 2,18 juta, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal. Rencana pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia memberikan peluang bagi para investor keuangan dan strategis untuk masuk dan meningkatkan dukungan investasi di Indonesia. Saya percaya, hal ini juga menjadi peluang besar bagi investor dan pebisnis Rusia untuk dapat meningkatkan skala investasi di Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di depan Chairman of Russia–ASEAN Business Council Ivan Polyakov dalam Russia–ASEAN Business Dialogue, forum meningkatkan kerja sama perdagangan, ekonomi dan investasi antara Rusia dan ASEAN yang diselenggarakan sebagai rangkaian Eastern Economic Forum, di Vladivostok, Kamis (5/9). 

Di bidang infrastruktur, Menteri Bambang memandang sektor energi sebagai area yang menjanjikan untuk menjalin kerja sama antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Kerja sama ini juga semakin diperkuat dengan pengesahan Rencana Kerjasama Energi ASEAN-Rusia 2016-2020. Sementara di bidang energi baru terbarukan, negara-negara ASEAN dan Indonesia khususnya juga dapat belajar praktik baik dari Rusia. Untuk itu, Menteri Bambang berharap Rusia dan Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi serta memperluas di bidang-bidang yang saling menguntungkan di antara kedua negara sekaligus menghasilkan inisiatif-inisiatif yang dapat berdampak positif bagi ASEAN, Rusia, dan Indonesia secara khususnya.
Untuk mendorong kontribusi sektor swasta dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah memulai pendekatan pembiayaan inovatif yang mendorong sinergi anggaran negara dan swasta, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Skema KPBU di Indonesia mencakup siklus keseluruhan proyek infrastruktur, dari tahap perencanaan hingga tahap transaksi di mana suatu proyek ditenderkan dan diperkirakan akan mencapai financial closing sebelum dibangun dan dioperasikan. KPBU dan PINA juga dapat digabungkan dalam implementasi proyek. Peran KPBU sangat penting dalam perencanaan, persiapan hingga perjanjian utama ditandatangani, sementara PINA juga berperan penting dalam membantu proses pembiayaan untuk mencapai financial closing, terutama pada proyek dengan Internal Rate Return (IRR) di atas 13 persen.
“Indonesia telah mengembangkan paradigma baru dalam berinvestasi di bidang infrastruktur, di mana alokasi anggaran negara menjadi sumber daya terakhir untuk membangun infrastruktur atau untuk membayar kembali pembiayaan investasi awal. Untuk itu, pemerintah secara sistematis memanfaatkan pembiayaan sektor swasta dan akan lebih memaksimalkan pembiayaan alternatif untuk pembangunan. Gabungan skema KPBU dan PINA ini sangat penting untuk memajukan sejumlah besar proyek pada pipeline setiap skema menuju financial close dan pada akhirnya konstruksi dan tahap operasional. Hingga saat ini, skema KPBU sendiri memiliki 86 proyek dengan nilai estimasi lebih dari USD 40 miliar dalam pipeline, sedangkan skema PINA memiliki 30 proyek dengan nilai estimasi lebih dari USD 50 miliar dalam pipeline,” pungkas Menteri Bambang.