42 Proyek Prioritas Strategis Dalam RPJMN 2020-2024 Membutuhkan Kerja Sama Lintas Kementerian/Lembaga

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, terdapat 42 proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek prioritas strategis tersebut merupakan proyek terintegrasi, baik dari kementerian/lembaga (K/L), maupun integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat. Proyek prioritas ini membutuhkan kerja sama erat berbagai K/L, sehingga masih diperlukan diskusi mendalam demi memfinalisasikan RPJMN 2020-2024 tersebut. “Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, RPJMN 2020-2024, memuat proyek-proyek yang memiliki daya ungkit tinggi, major project,” ujar Menteri Suharso dalam Rapat Koordinasi Matriks RPJMN 2020-2024 bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan KL, di Jakarta, Kamis (19/12).

Proyek prioritas strategis dimaksud antara lain delapan destinasi pariwisata unggulan, mencakup Danau Toba, Borobudur DSKT, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali. Kemudian percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta percepatan pembangunan kawasan tertinggal wilayah adat Papua mencakup wilayah adat Laa Pago dan Domberay. Lalu, untuk pembangunan infrastruktur, meliputi Jalan Tol Trans Sumatera-Lampung, kereta api kecepatan tinggi di Pulau Jawa, kereta api Makassar-Pare Pare, serta jaringan pelabuhan utama terpadu di Belawan dan Pelabuhan Kijing.  “Proyek prioritas strategis ini sebaiknya tidak hanya di-sent tapi delivered,” tukas Menteri Suharso.

Selanjutnya, major project pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 serta pembangunan science techno park. “Proyek strategis nasional pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 dilakukan demi meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Saat ini tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif, belum dapat dipenuhi secara baik. Sebab masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai kebutuhan pasar kerja. Manfaat proyek ini untuk meningkatkan pekerja yang berada pada bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi dari 39,57 persen pada 2018, menjadi 50 persen pada 2024, kemudian meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi dari 472.089 orang pada 2017 menjadi 2 juta orang pada 2024,” jelas Menteri PPN.

Rakor ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tugas antar K/L dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Tindak lanjutnya adalah memastikan matriks pembangunan beserta indikator dan rincian proyeknya, serta 100 Janji Prioritas Presiden dituangkan dalam rencana strategis masing-masing K/L. “Kemudian mengidentifikasi dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, Kemenko bersama Bappenas dan KSP dapat mengidentifikasi permasalahan serta melakukan debottlenecking, sementara untuk 100 Janji Prioritas Presiden akan dipantau langsung KSP," kata Menteri Suharso.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam paparannya meminta agar sinkronisasi antar K/L dibantu Bappenas, sehingga tidak ada tugas yang tumpang tindih dan tidak terlaksana di lapangan. “Harus betul-betul ada sinkronisasi agar apa yang dipikirkan dan diucapkan presiden jangan sampai pengoperasian di lapangan itu beda. Jangan sampai masyarakat menuduh pemerintah asal bicara. Presiden Jokowi ingin betul betul-betul di lima tahun terakhirnya ini meninggalkan legacy, tidak muncul cerita-cerita buruk. Itu bisa saja terjadi jika kita salah mengucapkan atau kita tidak memasukkan program dan janji tadi. Jadi mohon Bappenas, tolong mengkoordinasikannya," pesan Moeldoko.