Kunker Jawa Timur, Menteri Suharso Bahas KSST, Penyediaan Akses Air Minum, Hingga Pengembangan TN Bromo Tengger Semeru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memulai Kunjungan Kerja Jawa Timur yang akan berlangsung pada 16-18 April 2020. Dialog Bersama Mahasiswa Asing dan Universitas Brawijaya terkait Penguatan People-to-People Contact melalui Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menjadi agenda yang mengawali kunker. Menteri Suharso menegaskan pentingnya penguatan KSST untuk memperkuat Kerja Sama Pembangunan Internasional  dalam mendukung perdagangan dan investasi yang menjadi salah satu arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Salah satu pelaksanaan KSST adalah pemberian beasiswa kepada orang asing dari negara berkembang. Pada 2019, total penerima beasiswa mencapai 10.418 orang asing. Sayang pada tahun 2020 pemberian beasiswa ditiadakan karena adanya pandemi,” ujar Menteri Suharso di hadapan belasan mahasiswa asing yang mendapat beasiswa dari Universitas Brawijaya, Jumat (16/4).

Pemberian beasiswa mahasiswa asing juga berkontribusi dalam promosi masyarakat dan budaya, meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas bertaraf internasional, memperluas koneksi dan wawasan terkait negara mitra, menumbuhkan kerja sama pembangunan dengan organisasi dan lembaga internasional, serta menjaga hubungan ekonomi antarnegara. Hingga saat ini, tercatat total mahasiswa asing di UB sebanyak 178 mahasiswa yang berasal dari 22 negara, 61 di antaranya berasal dari Timor Leste, negara yang masih menjadi mitra impor terbesar produk Indonesia. Penguatan people-to-people contact antarnegara, selain bermanfaat untuk peningkatan citra positif dan promosi produk barang dan jasa Indonesia, juga menjadi strategi peningkatan perdagangan dan investasi. “Pemberian beasiswa kepada orang asing merupakan investasi dan setelah mahasiswa kembali ke negaranya, mereka dapat menjadi duta kerja sama dan return awalnya dapat memacu peningkatan minat mahasiswa asing termasuk melalui jalur nonbeasiswa,” ungkap Menteri Suharso.

Setelah menghadiri Dialog Penguatan People-to-People Contact melalui KSST, Menteri Suharso melanjutkan kunker ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Umbulan, Pasuruan, untuk memastikan komitmen dan kontribusi pemerintah daerah untuk mencapai target seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap air minum, termasuk 15 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman dan 30 persen rumah tangga memiliki akses air minum perpipaan melalui pembangunan 10 juta sambungan rumah (SR), sesuai amanat RPJMN 2020-2024. “Dengan tersedianya akses air minum yang layak dan aman, diharapkan dapat mengurangi tingkat waterborne disease, mengurangi tingkat stunting, dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Menteri Suharso.

Pembangunan SPAM Regional Umbulan menjadi upaya peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di Provinsi Jawa Timur, mengingat akses air minum layak di Jawa Timur, meski mencapai angka 95,56 persen, namun 19,89 persen di antaranya merupakan akses minum jaringan perpipaan. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang memiliki akses air minum perpipaan mencapai 20,69 persen. SPAM yang memanfaatkan mata air Umbulan ini ditargetkan dapat melayani 5 kabupaten/kota, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik dengan total penerima manfaat 1,6 juta penduduk atau 320 ribu SR. Proyek yang telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 22 Maret 2021 ini mampu menyalurkan 29,4 persen dari total kapasitas 3.920 liter/detik atau sama dengan 1154,45 liter/detik. “Agar masyarakat dapat menerima manfaat secara maksimal, kita perlu meningkatkan penyerapan SPAM Regional Umbulan oleh PDAM offtaker melalui pembangunan sambungan rumah,” imbuh Menteri Suharso.

Dengan kapasitas fiskal yang tinggi, empat kabupaten/kota di antara offtakers SPAM Regional Umbulan, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, harus berkontribusi lebih besar untuk pemanfaatan SPAM Regional Umbulan tersebut, melalui komitmen alokasi APBD Provinsi serta ABPD kabupaten/kota atau memanfaatkan kredit perbankan sebagai alternatif pembiayaan. “Keberlanjutan penyediaan air baku dengan konservasi wilayah hulu dan catchment area menjadi sangat penting. Untuk itu, diperlukan penataan kawasan sekitar mata air Umbulan untuk pengamanan kualitas air baku, pelaksanaan program penghijauan, dan pembatasan izin sumur bor di catchment area SPAM Regional Umbulan,” ujar Menteri Suharso.

Dari SPAM Regional Umbulan, Menteri Suharso beranjak ke Alun-alun Kota Pasuruan untuk meninjau penataan area alun-alun dengan didampingi Walikota Pasuruan Syaifulloh Yusuf, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan, serta Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan. “Alhamdulillah, kali ini Bappenas hadir di Jawa Timur dan memang rencananya Jawa Timur bagian Utara dengan sedikit menyisir ke Selatan. Sebelumnya, kami mengundang para gubernur dalam Rapat Koordinasi Gubernur untuk mengusulkan tiga program unggulan, kali ini Bappenas mengunjungi daerah semuanya, melakukan cek dan ricek terhadap proyek-proyek unggulan, termasuk efektivitas pembiayaannya,” ujar Menteri Suharso dalam pertemuan di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti Kabupaten Pasuruan.

Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, selain penataan Alun-alun Kota Pasuruan, juga meliputi efisiensi investasi hingga aspek eksternalitas, mengingat kewenangan suatu program pembangunan sering kali berada antar provinsi. “Jadi, pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, semua di Bappenas dan sekarang Bappenas sedang menyusun biaya non operasional untuk seluruh kementerian/lembaga dan Dana Alokasi Khusus untuk semua daerah,” tegas Menteri Suharso. Di sela lawatan kerja, Menteri Suharso menyempatkan ziarah ke Makam Kyai Abdul Hami di kompleks Masjid Jami Al Anwar Pasuruan yang terletak tepat di seberang Alun-Alun Kota Pasuruan.

Menteri Suharso melanjutkan kunker ke Taman Edelweiss Desa Wonokitri yang mengusung tiga prinsip budidaya, yakni prinsip konservasi untuk mengurangi pengambilan edelweiss dari dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kurang lebih 34.000 tangkai/tahun, prinsip budaya untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan upacara adat tengger secara legal, serta prinsip ekonomi untuk meningkatkan nilai ekonomi titik wisata, suvenir, dan lainnya, senilai kurang lebih 31 juta per tahun. “Upaya pengembangan untuk Taman Edelweiss Desa Wonokitri mencakup Optimalisasi sebagai destinasi wisata edukatif, pengembangan kuliner dan atraksi budaya lokal, pengembangan suvenir edelweiss seperti buket, gantungan kunci, kalung, hingga gelang, serta mendorong interaksi konservasi-budaya dengan pengunjung melalui adopsi pohon serta atribut budaya Tengger,” tegas Menteri Suharso.

Taman Edelweiss Desa Wonokitri menjadi salah satu strategi pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang turut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur yang diselenggarakan pada Kamis (15/4). Turut dibahas sejumlah Major Projects Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, antara lain proyek Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penguatan Sistem Peringatan Dini, dan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. “Seluruh inisiatif pembangunan tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Timur, yang pada gilirannya akan mengurangi angka kemiskinan,” urai Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dalam Musrenbangprov Jawa Timur yang diselenggarakan secara virtual.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur ditargetkan akan turun mencapai 10,47-10,76 persen pada 2022, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan berkisar antara 4,61-4,81 persen. “Untuk menjawab isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan empat prioritas daerah, yakni meningkatkan kualitas pelatihan dan pendidikan vokasi dalam rangka mendukung kebutuhan industri berteknologi tinggi, melakukan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur di Selatan dan Kepulauan Provinsi Jawa Timur, mengendalikan banjir di Wilayah Utara Provinsi Jawa Timur, serta mengentaskan kemiskinan di perdesaan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendapatan masyarakat,” pungkas Sahli Vivi.