Pencarian Informasi
Pencarian Informasi Berita Dokumen Perencanaan Dokumen Hukum Data Statistik Infografis
Hasil Pencarian RPJMN
Susun RPJMN 2025-2029, Bappenas Bahas Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarpras
SURABAYA – Dalam Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang digelar 22-24 November 2023, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengingatkan seluruh ASN Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) “Silakan tentukan game changer-nya, ketika nanti diturunkan ke Major Project, hitungannya harus socio-economic viability. Itu yang kita kejar, itu kekuatan Bappenas, harus benar-benar menggunakan THIS,” urai Menteri Suharso di Surabaya, Selasa (22/11).
Kementerian PPN/Bappenas tengah fokus menyusun strategi pembangunan transformatif dan agenda pembangunan. Salah satu prioritas pembahasan raker adalah penajaman arah kebijakan kewilayahan dan dukungan sarana prasarana, sebagai respons atas hasil evaluasi yang menyatakan bahwa secara rata-rata, dua per tiga kebijakan daerah masih belum sesuai dengan perencanaan pusat. Sebagai upaya memastikan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan di wilayah serta dukungan sarana prasarana tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. “Risk appetite itu harus kita tentukan. Risiko itu semakin besar ketika uncertainty domain juga semakin besar, maka kita harus mengecilkannya dengan memperbanyak data dan informasi di isu yang kita tentukan risikonya,” jelas Menteri Suharso.
Kebijakan dan intervensi pembangunan wilayah serta penajaman pembangunan transformatif menjadi landasan bagi penyusunan RPJMN 2025-2029, dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sebagai upaya pelibatan publik, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Menteri Suharso turut menekankan pentingnya peran lembaga riset dan peneliti untuk mendukung penyusunan arah kebijakan agar setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan memiliki dasar berbasis bukti. “Kita bisa mengusulkan suatu kebijakan baru, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional diminta untuk melakukan riset terapan seperti yang dilakukan di Republik Korea dan Jerman. Para ahli juga bisa dapat hak intelektualnya,” pungkas Menteri Suharso.
Jaring Isu Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas Gelar Konsultasi Publik KLHS RPJMN 2025-2029
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Konsultasi Publik dan Penjaringan Isu sebagai bagian proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan KLHS penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, dan menjadi integral dari perencanaan dan implementasi pembangunan. “Kita tidak bisa melupakan isu lingkungan dalam konteks pembangunan ke depan di dalam RPJMN 2025-2029. Tadinya isu lingkungan tidak ada dalam perencanaan pembangunan, tapi sekarang menjadi bagian utuh dalam perencanaan pembangunan,” ujar Medrilzam, Selasa (12/12). Sebagai bagian penting RPJMN 2025-2029, KLHS bertujuan agar perencanaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya keluar dari middle income trap dan penurunan emisi gas rumah kaca untuk net zero emission.
Penyusunan KLHS RPJMN 2025-2029 terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama, penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang melibatkan identifikasi dan penilaian isu kritis. Tahap kedua, pengembangan model untuk memahami dan memprediksi dampak berbagai kebijakan dan strategi pembangunan, guna merumuskan dan mengevaluasi skenario pembangunan. Tahap ketiga, kajian pengaruh kebijakan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terakhir, penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan jangka panjang berdasarkan hasil penjaringan isu, pengembangan model, dan kajian pengaruh kebijakan. “Kami sangat concern pada penyusunan RPJMN 2025-2029, karena ini menjadi tatakan awal dari RPJPN 2025-2045 dalam rangka mencapai Indonesia Emas. Inilah penentu bagaimana nantinya kita membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan, sehingga bisa mencapai sasaran yang ditetapkan untuk Indonesia 2045,” ungkap Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Kementerian PPN/Bappenas Ika Widyawati.
Di penghujung acara, Direktur Medrilzam mengatakan konsultasi publik terkait KLHS tidak cukup hanya dengan menjaring isu. Ke depannya, perlu perluasan survei, pemetaan akar masalah, implikasi, distorsi hingga proyeksi di masa yang akan datang sehingga perencanaan dapat lebih komprehensif dan dinamis. “KLHS dengan RPJMN 2025-2029 akan terus kait mengait, sehingga kita betul-betul bisa mengawal perencanaan pembangunan lebih baik di masa mendatang,” pungkas Medrilzam.
Bappenas Kumpulkan Masukan untuk RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 Lebih Berkualitas
BANDUNG – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya pendekatan partisipatif dalam menjaring aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Diharapkan dengan masukan dan saran tersebut dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan akuntabel bagi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025. “Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan nasional, keterlibatan masyarakat sangat berperan penting,” ucap Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti, Kamis (28/12).
RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 ini disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peran non state actors dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan capaian pembangunan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mengundang pemerintah daerah, swasta, akademisi, partai politik, serta organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya bagi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025. “Tujuan FKP antara lain untuk mengoptimalkan peran dan partisipasi stakeholders dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara perencanaan pusat dan daerah,” imbuh Sesmen Teni.
Terlebih RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. “RPJMN ini merupakan fondasi penting. RPJMN 2025-2029 itu sudah kita letakkan sebagai pedoman kinerja semua daerah dan kementerian/lembaga dalam membangun negara ini. Di dalamnya pun ada berbagai macam proyek besar arah pembangunan kewilayahan dan penugasan di setiap kementerian/lembaga, serta pendanaannya baik pemerintah dan nonpemerintah,” terang Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Erwin Dimas.
Untuk memperkaya RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan melalui situs website rpjmn.bappenas.go.id. “Kami sungguh mengharapkan dan sangat menghargai seluruh masukan Bapak Ibu, agar dapat menjadi masukan konstruktif bagi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, sehingga perencanaan pembangunan lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan,” pungkas Sesmen Teni.
Bappenas Susun Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 untuk Indonesia Emas 2045
YOGYAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada 26-27 September 2023 di Yogyakarta. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, RPJMN 2025-2029 sangat berperan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Posisi RPJMN 2025-2029 itu sangat strategis, ibaratnya suatu pintu masuk, dan kalau kita bisa menunjukkan hal yang baik dan bagaimana caranya, mudah-mudahan untuk pencapaian Indonesia Emas 2045 makin rasional bagi kita semua,” jelas Menteri Suharso, Selasa (26/9).
Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan pendapatan Indonesia per kapita mencapai USD 30.300, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, menjadi 15 besar Global Power Index, mencapai Indeks Pembangunan Manusia 0,73, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Sebagai penentu capaian tersebut, RPJMN 2025-2029 disusun dengan pendekatan science-based policy dan kerangka berpikir ilmiah. “Penyusunan kebijakan ke depan benar-benar menggunakan gaya Kementerian PPN/Bappenas. Ketika menyerahkan data, menyerahkan angka, itu harus punya argumentasi yang kuat yang bisa dibuktikan,” tegas Menteri Suharso.
Seluruh Pokja Penyusunan RPJMN 2025-2029 tengah menyiapkan materi sosialisasi RPJMN 2025-2029 agar dapat segera disampaikan Komisi Pemilihan Umum ke partai politik dan kandidat presiden serta wakil presiden. Penyusunan narasi akan menggunakan sistem KRISNA RPJMN 2025-2029 untuk memudahkan analisis dan diskusi antar Pokja. Struktur kebijakan dan prioritas di RPJMN 2025-2029 juga didukung struktur penganggaran sehingga lebih mudah direncanakan, dianggarkan, dan dikendalikan. “Kita sampai di tahap penerjemahan RPJPN 2025-2045 yang mengandung substansi 5 sasaran, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator yang mencakup 20 upaya super prioritas untuk tahapan 2025-2029,” urai Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas selaku Ketua Tim Penyusun RPJMN 2025-2029.
Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk penguatan kapasitas staf melalui dukungan asosiasi. Kolaborasi juga dijalin bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk sarana satelit, pesawat nirawak, laboratorium uji tanah, serta hasil riset evidence-based dan praktik baik berbagai negara. “Peranan aktor nonpemerintah memang kita buka seluas-luasnya, terutama investasi yang bisa dikerjakan masyarakat tentunya. PR-nya adalah bagaimana mendorong inovasi sampai pada tahap komersial,” pungkas Menteri Suharso.
OECD-SIPA dan Bappenas Sinergikan Perencanaan Infrastruktur Rendah Karbon dalam RPJMN 2025-2029
Dalam peluncuran Policy Brief OECD-SIPA serta High-Level Panel Discussion bertajuk "Strategizing Sustainable Infrastructure for Future Indonesia", Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum menekankan pentingnya infrastruktur berkelanjutan bagi pembangunan Indonesia. "Penyediaan infrastruktur berkelanjutan merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia, dan dengan keahlian personel yang terlibat dalam proyek OECD-SIPA, diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan Indonesia, mengintegrasikannya ke dalam RPJMN 2025-2029," ungkap Deputi Ervan, Selasa (17/9).
Indonesia berupaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan dalam proyeksi pendapatan per kapita setara negara maju pada 2045, didukung peningkatan kualitas SDM dan pembangunan seimbang di berbagai sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Deputi Ervan memaparkan bahwa Indonesia juga telah berkomitmen meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC menjadi 31,89 persen secara domestik dan 43,2 persen dengan kerja sama internasional pada tahun 2030, serta mencapai net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, program SIPA (Sustainable Infrastructure Programme for Low-Carbon, Resilient Development in Asia), yang dipimpin OECD dan didanai International Climate Initiative Jerman, menjadi bagian penting dalam mendukung Indonesia mencapai pembangunan infrastruktur rendah karbon tersebut.
Kegiatan SIPA Indonesia hingga September 2025, mencakup evaluasi proyek, perencanaan strategis, mobilisasi investasi, dengan berbagai inisiatif yang melibatkan OECD, ITF, IISD, WWF, dan UNDP. "Proyek OECD-SIPA diharapkan menjembatani perencanaan pembangunan, komitmen perubahan iklim Indonesia di sektor infrastruktur, serta visi Indonesia Emas 2045. selain itu rekomendasi dalam policy brief diharapkan menjadi masukan penting RPJMN 2025-2029 untuk perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan dan rendah karbon,” tutup Deputi Ervan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bappenas Integrasikan Astacita dengan RPJMN 2025-2029
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dalam pidato pembukaannya menegaskan RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, serta prioritas Presiden RI atau yang disebut dengan Astacita, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. “RPJMN akan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional,” ungkap Menteri Rachmat, Selasa (3/12).
RPJMN 2025–2029 fokus pada Astacita, yang akan menjadi prioritas nasional selama lima tahun ke depan. Kementerian PPN/Bappenas menggunakan konsep Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir, yang mencakup pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Ketiga pilar ini akan dikombinasikan dengan pengembangan wilayah dan mekanisme manajemen risiko pembangunan yang solid.
Menteri Rachmat Pambudy optimis Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan mendorong sisi permintaan dan produksi. “Kunci utama adalah reformasi struktural melalui reformasi birokrasi dan deregulasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, didukung dengan integrasi berbagai kartu kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar untuk menurunkan kemiskinan. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk peningkatan efisiensi pelaksanaan program,” papar Menteri Rachmat Pambudy. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Kementerian PPN/Bappenas telah merancang program, seperti pemberian Makanan Bergizi Gratis, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan layanan kesehatan untuk mengentaskan penyakit seperti tuberkulosis.
Menteri Rachmat Pambudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam perencanaan pembangunan. “Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan perencanaan yang komprehensif, integratif, dan implementatif, serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkas Menteri Rachmat.