Workshop Nasional "Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara"

JAKARTA – Dalam rangka percepatan pembangunan perbatasan negara sebagai salah satu implementasi Nawa Cita-3, membangun Indonesia dari pinggiran, diperlukan kebijakan asimetris yang tidak biasa dalam pencapaian pembangunan, untuk itu Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Workshop Nasional bertema “Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara”.

Workshop yang dihadiri oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta Kementerian/Lembaga diselenggarakan di Ruang SG 3-5 Bappenas, Rabu (10/8).

“Pertemuan ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi serta melihat kembali perkembangan kebijakan dan program yang afirmatif dan asimetris di perbatasan negara. Perlu perhatian khusus terhadap pengembangan kebijakan-kebijakan asimetris terutama pada perbatasan,” ujar Rohmad Supriyadi selaku Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan Bappenas.

Deputi Bidang Pengembangan Regional, Arifin Rudiyanto memaparkan ada beberapa langkah yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk pada perbatasan negara. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perencanaan untuk tahun 2018 kedepan sudah lebih komprehensif.

“Langkah awal yang akan dilakukan adalah mengundang BKPM, Kadin dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukan oleh sektor swasta di semua provinsi di Indonesia, langkah selanjutnya kita akan undang semua gubernur provinsi untuk mengutarakan langkah kegiatan yang strategis di 2016 dan 2019. Lalu terakhir kita akan berdialog dengan K/L untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang telah dipersiapkan untuk beberapa tahun ke depan,” papar Arifin Rudiyanto.

Forum ini menjadi forum silahturahmi pemangku kegiatan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Agar pertemuan ini dapat terus dilanjutkan, agar terwujud komunikasi dan berbagi pengetahuan dalam pengembangan kebijakan asimetris di masing-masing daerah perbatasan negara.

“Perencanaan pembangunan menjadi sangat penting, karena tanpa perencanaan yang betul-betul terpadu, maka manfaatnya kurang optimal. Maka, saya berharap teman-teman daerah bisa lebih rinci lagi dengan rencana pengembangan kawasan perbatasan sesuai karakteristik wilayah masing-masing dan sesuai pendekatan holistik-tematik, terintegrasi dan spasial,” jelas Arifin kepada peserta yang hadir.

Turut menjadi peserta dalam workshop ini adalah perwakilan beberapa Kementerian/Lembaga, BPP provinsi, kabupaten/kota dan perwakilan Bappeda provinsi. Diskusi panel dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama pemaparan dari beberapa narasumber diantaranya Plt. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas R. Aryawan Soetiarso Poetro, Plt. Sekretaris BNPP Hadi Prabowo, dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Tri Widodo W. Utomo.

Sesi pertama membahas mengenai memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan di kawasan perbatasan negara, esensi kebijakan asimetris di kawasan perbatasan negara sesuai UU No. 23/2014 Pasal 361, dan strategi asymetric policy sebagai inovasi untuk akselerasi pembangunan kawasan perbatasan negara. Sedangkan sesi kedua mengenai kondisi perbatasan dan penyampaian usulan kebutuhan kegiatan prioritas di wilayah perbatasan daerah dari masing-masing bappeda atau BPP Provinsi yang hadir. Sesi kedua disampaikan oleh Plt. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas R. Aryawan Soetiarso Poetro dan Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan Bappenas Rohmad Supriyadi.