Bappenas Dorong Sinergi Perencanaan Pusat-Daerah melalui PPD 2023

JAKARTA –  Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyerahkan piala bagi pemerintah daerah yang mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus 2023. Sebelumnya, PPD 2023 telah diumumkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di hadapan Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin. “Tujuan utama PPD adalah kita ingin mendapatkan satu pengalaman dari daerah terkait inovasi, kebijakan pembangunan yang dikembangkan di daerah berdasarkan skala masing-masing di daerah, skala masalah, skala kapasitas dalam hal pembiayaan, ASN yang tersedia, dan birokrasi,” ucap Menteri Suharso di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/6).

Penyelenggaraan PPD diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan. Selain itu, PPD juga penting untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan tingkat daerah. “Kalau sinkron, maka kapasitas yang ada bisa maksimum dan juga kemampuan yang kita miliki bisa digunakan dengan baik, sumber daya yang terbatas bisa dipakai dengan maksimal. Mudah-mudahan efisiensi anggaran yang serba terbatas bisa kita olah,” imbuh Menteri Suharso.

PPD juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah berkolaborasi dan memperkenalkan inovasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, berbagi praktik cerdas pembangunan daerah melalui workshop, webinar, studi banding, buku, dan expo. “Kami terus mendorong replikasi, inovasi, dan membantu replikasi teman-teman di daerah. Kami meyakini inovasi yang sudah jadi kebiasaan bisa diambil menjadi dokumen perencanaan,” tutup Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas.

PPD 2023 diberikan kepada tiga kategori yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Predikat Provinsi Terbaik Pertama diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, Terbaik Kedua diraih Provinsi Sumatera Selatan, dan Terbaik Ketiga diraih Provinsi Jawa Barat. Ketiga provinsi tersebut dialokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp 10-20 miliar untuk mengembangkan inovasi lebih lanjut. Sementara itu, Kabupaten Terbaik Pertama diraih oleh Kabupaten Temanggung, Terbaik Kedua diraih Kabupaten Aceh Barat, serta Terbaik Ketiga diraih Kabupaten Garut. Predikat Kota Terbaik Pertama diraih oleh Kota Sukabumi, Terbaik Kedua diraih Kota Palu, dan Terbaik Ketiga diraih Kota Semarang. Para pemenang dari kabupaten/kota akan mendapatkan kesempatan belajar baik di dalam maupun luar negeri.

Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah yaitu Penghargaan Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon bagi Provinsi Riau, Penghargaan Khusus bagi Provinsi yang memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi bagi Provinsi Jawa Tengah, serta Penghargaan Khusus dengan Inovasi Pembiayaan Alternatif Skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Penyediaan Infrastruktur bagi Kabupaten Madiun.