Stunting Summit: Komitmen Bersama Turunkan Prevalensi Stunting di Indonesia

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Stunting Summit yang mengusung tema “Bersama Cegah Stunting” pada 28 Maret 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta. Tema ini dipilih karena Kementerian PPN/Bappenas berpandangan bahwa penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor, yaitu melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) teknis dan satu Kementerian Koordinator, serta bekerjasama dengan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa. Dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang.

Dalam laporannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan apabila terus dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia. “Stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari PDB per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun,” jelas Menteri Bambang. Untuk itu, Menteri Bambang mengajak para kepala daerah didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka stunting karena berpotensi dapat mencapai keuntungan 48 kali lipat. “Melalui Stunting Summit ini, pemerintah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia,”ujar beliau.

Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. “Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden mengenai pentingnya mengatasi masalah stunting yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2017 tentang RAPBN 2018, pemerintah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada 2018. Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur,” jelas Menteri Bambang.

Stunting Summit juga sebagai forum bertukar pengalaman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki success stories dan best practices dalam kegiatan penurunan stunting di daerah. Praktik baik dari kabupaten dipaparkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dari dunia usaha dipresentasikan oleh SUN Business Network Indonesia, dari organisasi masyarakat diwakili Ketua PP Fatayat NU dan NA Muhammadiyah, sementara dari mitra pembangunan disampaikan oleh Nutrition Specialist UNICEF. “Agenda pertemuan yang dimulai sejak pagi tadi menampilkan praktek baik penurunan stunting dari beberapa daerah yang dapat dijadikan pembelajaran untuk diadopsi atau direplikasi di daerah lainnya. Selain itu, K/L juga menyampaikan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya penurunan stunting yang dapat disinkronkan dengan kegiatan daerah,” kata Menteri Bambang.