Konreg Wilayah Nusa Tenggara: Pembangunan Nusa Tenggara 2020-2024 Difokuskan pada Penguatan Wisata Lombok dan Labuan Bajo

LABUAN BAJO – “Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diperkuat dengan penyusunan Major Projects 2020-2024 sebagai fokus guna pengendalian program. Major Projects ini memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga masyarakat. Hingga saat ini, telah diidentifikasi beberapa Major Projects di wilayah Nusa Tenggara yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit untuk mencapai sasaran prioritas, di antaranya adalah penyelesaian kawasan pariwisata Lombok dan Labuan Bajo, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua dan PKSN Kefamenanu, pembangunan Jalan Trans/Lingkar Pulau Terluar/Tertinggal di Sumba, serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana Nusa Tenggara Barat,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 se Wilayah Nusa Tenggara bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin (26/8). Kota Labuan Bajo menjadi lokasi kelima dari rangkaian penyelenggaraan konsultasi se-Nusa Tenggara setelah sebelumnya Konsultasi Regional dilaksanakan di Surabaya untuk Pulau Jawa & Bali, Manado untuk Pulau Sulawesi, Medan untuk Pulau Sumatera, dan Balikpapan untuk Pulau Kalimantan yang akan dilanjutkan dengan konsultasi regional pulau terakhir, yaitu Maluku dan Papua, yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan secara bottom up, khususnya elemen masyarakat di daerah yang meliputi unsur pemerintah daerah tingkat 1 & 2, perguruan tinggi, akademisi, serta OMS.

Pembangunan wilayah Nusa Tenggara akan diarahkan kepada percepatan pertumbuhan yang dapat dicapai dengan delapan strategi utama. Pertama, mengembangkan destinasi pariwisata alam dan budaya. Kedua, mengembangkan sentra budidaya peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ketiga, meningkatkan produktivitas pada kawasan perdesaan dalam prioritas nasional untuk menjamin basis produksi. Keempat, mendorong industri kreatif berbasis budaya. Kelima, peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Keenam, penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan perdesaan. Ketujuh, peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar-kota kecil-kota menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan. Kedelapan, percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga menjelaskan empat hal yang harus diperhatikan dalam memajuka pariwisata di NTB. Pertama, perlu adanya konektifitas antara daerah satu ke daerah lain. Saat ini, pemerintah NTB sudah membuka akses penerbangan langsung dari Perth, Australia menuju ke Lombok. Hal ini berdampak pada pertumbuhan kedatangan wisatawan asing yang meningkat menjadi 200 persen. “Walaupun wisata yang ditawarkan indah, promosinya hebat yang kita tawarkan ke para wisatawan, namun kita tidak memikirkan konektifitasnya terlebih dahulu maka mereka susah untuk datang ke tempat itu. Jadi, usul kami perlu diperhatikan kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan perhatian khusus konektifitas kepada daerah-daerah yang memiliki kawasan wisata bagus,” jelas Zulkiefli.

Kedua, Gubernur Zulkiefli menekankan perlunya perhatian tentang mobilitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Ketiga, perlunya perhatian pemerintah beserta kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan, terlebih saat ini pariwisata di NTB telah mendeklarasikan dirinya sebagai zero waste province. “Kita punya kawasan wisata Gili Trawangan dan begitu banyak pulau-pulau lain yang indah, tapi sampai saat ini feedback dari wisatawan asing kita belum tertib dalam menyelesaikan persoalan sampah. Keempat, perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Andreanus Nae Soi dalam sambutannya menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada rancangan awal RPJMN 2020-2024 ditargetkan sebesar 5,5 -5,6 persen. Kontribusi pemerintah NTT sesuai dengan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 adalah 10,09 persen. Tingkat kemiskinan nasional pada NTT ditargetkan senilai 12 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada NTT sebesar 1,9 persen. Indeks Pembangunan Manusia pada NTT adalah 71 persen. “Untuk mengejar ketinggalan pembangunan di kawasan ini, pemerintah daerah sudah mengupayakan langkah-langkah percepatan yang dirumuskan melalui RPJMD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Namun, saat ini masih sering terkendala dari berbagai tantangan, baik berasal dari internal dan eksternal. Kami menyadari pemerintah pusat telah berupaya memberikan intervensi dalam berbagai kebijakan untuk percepatan pembangunan di kawasan Nusa Tenggara, diantaranya pengembangan KEK Mandalika, kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo, pusat kegiatan strategi nasional, dan destinasi prioritas nasional, serta bentuk-bentuk intervensi lainnya. Melalui forum ini kami mengharapkan terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan strategis dalam perencanaan pembangunan nasional di kawasan Nusa Tenggara,” ujar Wakil Gubernur NTT.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf dalam sambutan pembukaannya mengatakan konsultasi Regional ini merupakan bagian dari rangkaian Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas perlu menyiapkan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang meliputi strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Prioritas Presiden, dan Kerangka Ekonomi Makro. “Konsultasi regional ini adalah suatu keharusan karena ini telah tercantum dalam Undang-Undang perencanaan kita, dimana pada saat kita menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) ini harus dikonsultasikan kepada publik, salah satunya adalah per wilayah regional. Jadi, untuk kali ini kita mintakan pendapat dan masukan untuk wilayah Nusa Tenggara, yaitu Provinsi NTB dan NTT. Fokus utama untuk wilayah Nusa Tenggara ada tiga, yaitu pertama konektivitas, karena baik konektivitas udara dan darat sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dimana mereka akan mengembangkan pariwisata. Kedua, pengembangan Sumber Daya Manusia, pelatihan pusat kepada pengembangan SDM di NTB dan NTT ini mohon menjadi prioritas. Ketiga, industrialisasi terutama pengembangan hilirisasi, karena nilai tambah dan daya saing itu tercipta disini, dengan begitu diharapkan tercipta lapangan kerja dan pertumbuhna ekonomi yang lebih cepat,” tutur Gellwynn Jusuf.

Beberapa isu mendasar Nusa Tenggara yang masih perlu ditangani adalah masih rendahnya pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia pada kurun waktu 2015-2018. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara juga cenderung mengalami penurunan dan stagnasi pasca commodity boom pada 2013-2014. Infrastruktur konektivitas dan energi di wilayah Nusa Tenggara juga masih terkendala, di mana kualitas infrastruktur jalan di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur dan jumlah rumah tangga yang teraliri listrik di Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah rata-rata provinsi. Wilayah Nusa Tenggara juga dihadapkan pada isu ketersediaan air yang terus menipis hingga mencapai pada tingkat langka hingga kritis. Selain itu, terdapat isu kerentanan terhadap bahaya bencana di Nusa Tenggara, seperti bencana gempa bumi dan sesar aktif mengingat wilayah ini berhadapan langsung dengan zona subduksi lempeng, bahaya tsunami yang tinggi, karena adanya Megathrust di selatan Bali dan selatan Nusa Tenggara, serta bahaya kekeringan.

Nusa Tenggara juga masih menghadapi permasalahan terkait kualitas SDM, yang salah satunya terlihat dari masih tingginya angka stunting pada anak balita. Pada 2017, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati prevelansi stunting tertinggi disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat di posisi keempat. Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen Gubernur dan Bupati/Walikota dengan intervensi yang holistik dan integratif, mengacu kepada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dari sisi kependudukan, wilayah Nusa Tenggara memiliki Total Fertility Rate (TFR) di atas rata-rata nasional sebesar 2,4. Hal ini berarti dalam peningkatan kualitas SDM diperlukan startegi dalam Pengembangan inovasi dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan budaya, karakteristik, atau kondisi masyarakat lokal, advokasi intensif kepada pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan, serta peningkatan akses dan layanan KB dan serta kesehatan reproduksi yang berkualitas terutama bagi keluarga miskin. Pertumbuhan penduduk yang seimbang ditujukan untuk optimalisasi bonus demografi dengan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan keahlian dan kesehatan serta upaya penurunan kematian bayi yang lebih cepat.

“RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374. Terdapat tujuh agenda pembangunan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. Kelima, memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik,” jelas Deputi Arifin Rudiyanto.


Komentar (0)

Tinggalkan Komentar