Kementerian PPN/Bappenas Terima Kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas hari Selasa (9/2) menerima enam puluh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jurusan Ilmu Pemerintahan Prodi Hukum Tata Negara. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan  kuliah lapangan dari UMY untuk mengenal Bappenas sebagai institusi pemerintah yang memiliki misi menyusun rencana pembangunan berkualitas.

Dalam kunjungan tersebut hadir perwakilan Bappenas sebagai pemateri, yaitu Dida Heryadi Salya, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas, dan Wariki Sutikno, Direktur Politik dan Komunikasi. Pada kesempatan itu keduanya menjelaskan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan nasional berbasis partisipasi masyarakat. Konsep Open Government (pemerintahan terbuka) menjadi kata kunci dalam pertemuan ini.

Dida menyebutkan, “Kita bisa mendorong peran serta partisipasi masya-rakat baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan perencanaan yang disusun setiap tahunnya. Konsep open government ini, antara lain akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan. Yang terpenting adalah keterbukaan, yaitu sikap pemerintah yang mau mendengarkan masyarakat dan pelaku usaha, serta mempertimbangkan masukan dalam pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan pemerintah.”

Selanjutnya Dida menitikberatkan peran masyarakat dalam perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP memiliki porsi penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil. FKP harus dilakukan sebelum Musrenbangnas yang diselenggarakan oleh Bappenas.

Wariki juga menekankan urgensi FKP yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam proses perencanaan hingga evaluasi akhir hasil pembangunan. FKP ini akan menjaring gagasan, pemikiran, dan juga ide stakeholders pembangunan. Ketika sesi diskusi dimulai, bahasan terkait FKP disinggung hampir oleh semua mahasiswa.

Misalnya pertanyaan tentang pen-tingnya revolusi mental sebagai pemacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bagaimana teknisnya agar masyarakat dapat berpatisipasi dalam mengusulkan perencanaan, lalu bagaimana memanfaatkan bonus demografi agar kaum muda dapat mempersiapkan diri dan turut serta aktif dalam pembangunan.

“Dalam pelaksanaan Open Government pasti akan memerlukan pihak eksternal pemerintahan, baik melalui diskusi dengan berbagai ahli pemerintahan dan politik, LSM maupun Media. Dan pernah digagas bahwa bagaimana kalau mahasiswa juga digerakkan untuk mengawasi jalannya pembangunan. Tentu hal ini membutuhkan proses,” jelas Wariki.

Pada akhirnya semua pertanyaan itu terjawab di akhir diskusi dengan bertolak dari pandangan Nawa Cita dalam Kabinet Kerja. Dida dan Wariki pun kagum dengan mendalamnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa UMY.