Bertolak ke Jepang, Menteri Sofyan Bahas Penolakan Kereta Cepat Hingga Proyek Infrastruktur Potensial

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil memaparkan lawatannya ke Jepang pada 28-30 September lalu bertujuan untuk memaparkan faktor yang mendasari keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak tawaran proposal kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Menteri Sofyan  menegaskan penolakan tersebut murni disebabkan faktor pertimbangan bisnis model yang dipilih.

“Tentu pihak Jepang kecewa, tapi mereka menyadari juga bahwa ini adalah keputusan pemerintah Indonesia,” tutur beliau di Istana Negara, Kamis (1/10). Menteri Sofyan menekankan pemilihan Cina ketimbang Jepang berdasarkan bisnis model yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan di tanah air, yakni bisnis murni alias business to business sehingga  tidak melibatkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan.

Mekanisme nonpemerintah tersebut memastikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak digunakan untuk kereta yang digadang mampu mengantar penumpang dari Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya hanya dalam waktu 30 menit akibat kemampuannya melesat hingga 250 kilometer per jam tersebut. Dus, anggaran pemerintah bisa digunakan untuk membangun infrastruktur daerah yang lebih prioritas.

Atas penolakan proyek tersebut, Menteri Sofyan menjelaskan pada pemerintah Jepang bahwa hubungan ekonomi antarnegara tak berubah secuil pun. Pemerintah Indonesia sangat menghargai Jepang dan membuka kesempatan bagi Negeri Sakura untuk terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur prioritas. "Kepentingan Jepang di Indonesia dan Indonesia ke Jepang jauh lebih luas daripada sekitar kereta cepat,” tegas Menteri Sofyan.