Bappenas Paparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 di Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6). Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2027 sebesar Rp2,445 triliun yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,457 triliun dan Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp987,58 miliar.

Pada tahun 2027, Kementerian PPN/Bappenas akan memfokuskan tugas dan fungsinya pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mendukung tema RKP 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Perencanaan tidak hanya harus dibuat baik, tetapi juga harus dilaksanakan dan dirasakan dengan baik,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menjelaskan bahwa penguatan fungsi tersebut merupakan bagian dari peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pembangunan nasional. “Peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Dirigen Pembangunan Nasional, tugasnya adalah mengawal jalan pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi,” jelas Sesmen Teni.

Sepanjang 2025, Kementerian PPN/Bappenas mencatat berbagai capaian strategis, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut, predikat A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta kinerja anggaran sebesar 98,01 persen. Kementerian PPN/Bappenas juga menyelesaikan berbagai dokumen strategis, termasuk RPJMN, RKP, dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025–2029. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan partisipasi Indonesia pada World Expo Osaka 2025 yang berhasil menarik 3,5 juta pengunjung dan menghasilkan komitmen investasi senilai USD 28,9 miliar.

Komisi XI DPR RI turut mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan kewenangannya guna meningkatkan kualitas kinerja kementerian/lembaga dalam menjalankan Program Prioritas Nasional, memperkuat kualitas belanja berbasis penerima manfaat, serta memastikan keselarasan kebijakan dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Program Strategis Nasional (PSN).

Menutup paparannya, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pencapaian target pembangunan nasional memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, berbagai program prioritas perlu dirumuskan dan dijalankan secara bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. “Tujuannya untuk tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Tidak cukup pertumbuhan ekonomi tinggi, kita ingin juga berkualitas,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.