Bappenas Dorong Reformasi Tata Kelola Pembangunan Global Di HLPF 2026

NEW YORK – Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan bahwa percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) membutuhkan tata kelola pembangunan global yang lebih adil, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil nyata.

Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian misi diplomatik Indonesia pada High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, 7-16 Juli 2026.

Selama kunjungan tersebut, Wamen Febrian mewakili Indonesia dalam sejumlah forum tingkat tinggi, termasuk General Debate of the Ministerial Segment, United Nations High-Level Meeting on Critical Energy Transition Minerals, Ministerial Roundtable on the Pact for the Future, ECOSOC High-level Segment, dan High-level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda. Ia juga menjadi pembicara dalam side event bertajuk Leveraging Renewable Energy for Food Security through South–South and Triangular Cooperation.

Wamen Febrian juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra strategis, termasuk Direktur UNOSSC Dima Al-Khatib; Swiss State Secretary to the 2030 Agenda Markus Reubi; Parliamentary State Secretary Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Bärbel Kofler; serta Special Representative of the President of the Russian Federation for Relations with International Organizations for Achieving SDGs Boris Yuryevich Titov.

Menurut Wamen Febrian, tantangan pembangunan global saat ini bukan lagi merumuskan tujuan, melainkan pada memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Krisis pangan, perubahan iklim, meningkatnya beban utang, dan fragmentasi geopolitik membuat pembangunan semakin kompleks. Namun tantangan tersebut justru semakin menegaskan pentingnya SDGs. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi apakah kita memiliki tujuan yang tepat, melainkan apakah kita mampu mewujudkannya dengan cara yang tepat,” kata Wamen Febrian di pada 2026 ECOSOC High-Level Segment, Kamis (16/7).

Wamen Febrian menambahkan, “Untuk itu, pembangunan harus bergerak dari pendekatan yang terfragmentasi menuju pembangunan yang terintegrasi, menerjemahkan komitmen global menjadi aksi nasional yang terukur, memastikan inovasi memberi manfaat bagi semua, serta membangun arsitektur pembiayaan pembangunan yang lebih kuat melalui kemitraan yang mampu memobilisasi investasi jangka panjang.”

Dalam berbagai forum tersebut, Indonesia juga menegaskan pentingnya mulai menyusun kerangka pembangunan global pasca-2030 yang tetap melanjutkan semangat SDGs sekaligus menjawab tantangan baru secara lebih tangguh, inklusif, dan inovatif.

Dalam Side Event mengenai pemanfaatan energi terbarukan untuk ketahanan pangan melalui Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, Wamen Febrian menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pembangunan.

"Tidak ada satu negara pun yang mampu melakukan transformasi ini sendirian. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular menjadi semakin penting, bukan hanya sebagai sarana alih teknologi, tetapi sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan, memperkuat investasi, mendorong inovasi, dan menciptakan kemitraan jangka panjang yang menghasilkan transformasi nyata," jelasnya.

Pertemuan bilateral lainnya membahas penguatan kerja sama Indonesia dengan para mitra strategis, terutama dalam pembiayaan pembangunan, transisi energi, ekonomi hijau, pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta penyusunan agenda pembangunan global pasca-2030. Indonesia juga mendorong perluasan kolaborasi dalam pengembangan green jobs, hilirisasi industri, pembiayaan inovatif, dan penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai instrumen percepatan pencapaian SDGs.

Melalui rangkaian agenda diplomatik di PBB, Indonesia tegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang dalam memperkuat multilateralisme, mempercepat pencapaian SDGs hingga 2030. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam kerangka pembangunan global yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.