Bappenas Apresiasi Program BERANI, Dukung Perempuan dan Anak Makin Berdaya

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi kerja sama UNFPA, UNICEF, dan Pemerintah Kanada dalam program Better Sexual and Reproductive Health and Rights For All in Indonesia (BERANI) yang berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perempuan Indonesia. “Kementerian PPN/Bappenas menyambut kerja sama yang sangat baik ini terutama dalam mendukung akses pelayanan kesehatan serta hak reproduksi yang optimal bagi perempuan dan kaum muda,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi dalam sambutannya di BERANI Berbagi: Diseminasi Pembelajaran Program BERANI, Jumat (24/3).

Sejak Februari 2018 hingga Desember 2022, Program BERANI berkontribusi dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs. BERANI juga berkontribusi dalam pencapaian tiga hasil transformatif yang dikenal sebagai three zeroes, yakni menghapus kematian ibu yang dapat dicegah, menghapus kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, serta menghapus kekerasan berbasis gender dan berbahaya. “Pada kesempatan ini kita merayakan Program BERANI sebagai pembelajaran penting, karena dari segi waktu sangat tepat karena Kementerian PPN/Bappenas sedang mempersiapkan RPJPN 2025-2045 serta RPJMN berikutnya. Jadi, pembelajaran yang penting dari Program BERANI akan memberikan masukan bagi proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah,” tutur Sesmen Taufik.

Namun, Sesmen Taufik menyadari perlu usaha lebih lanjut untuk mengejar target pembangunan sesuai Visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dengan berbagai mitra, baik tingkat nasional, daerah, serta non-state actor perlu diperkuat. Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak agar dapat memperluas dampak untuk mendorong pembangunan masyarakat unggul di Indonesia. Selain itu perlu mengidentifikasi peluang perluasan program kerja sama dan inovasi strategi yang berkelanjutan dengan multipihak yang lebih luas. “Praktik baik yang sudah kita dapatkan dengan kerja sama ini harus menjadi dokumen hidup kita, sehingga kita tidak mengulang lagi, tinggal mereplikasi dan memperbesar coverage sehingga cakupannya lebih besar, dan mendapatkan manfaat dari kerja sama ini. Karena ini untuk kita, untuk kesejahteraan pendudukan kita, terutama untuk perempuan dan anak-anak kita,” ucap Plt. Deputi Subandi.

Program BERANI ini banyak disambut baik mitra-mitra pembangunan Indonesia. Pemerintah Kanada juga menyambut baik kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya memajukan kesehatan seksual dan reproduksi serta hal-hal reproduksi untuk semu pihak, terutama bagi perempuan dan anak perempuan di Indonesia. “Kami bangga bahwa kontribusi Kanada sebesar Rp 106 miliar untuk program BERANI, yang dilaksanakan oleh UNFPA dan UNICEF, telah membantu meningkatkan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, dan mendukung hak perempuan untuk mengambil keputusan sendiri terkait kesehatan reproduksinya,” ucap Kepala Kerjasama Pembangunan Kanada untuk Indonesia Kevin Tokar.

Selain itu, Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Anjali Sen juga berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam memastikan perempuan dan anak perempuan di Indonesia mendapatkan akses kehidupan yang layak. “UNFPA mendukung Pemerintah Indonesia dalam memastikan perempuan dan anak perempuan mencapai potensi penuh mereka dan hidup bermartabat, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk mencapai tiga hasil transformatif,” imbuh Anjali. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Program Perlindungan Anak UNICEF Indonesia Milen Kidane yang mengungkapkan sukacita dalam kemitraan untuk mengurangi angka perkawinan anak, sehingga dapat mendorong kehidupan yang layak bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia. “Kami senang bisa membuat kemajuan melalui Program BERANI. Kerja sama erat kami dengan para pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga kabupaten telah membawa perubahan positif dalam menghadapi tantangan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender,” imbuh Milen.