Arahan Menteri Sofyan: Re-Focusing dan Sinkronisasi Anggaran Papua Tahun 2016 Agar Pembangunan Lebih Efektif

JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dengan tema “Sinergitas Program/Kegiatan Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua Berbasis 5 (Lima) Wilayah Adat, pada Selasa (15/3) di Ruang Rapat Samba, Hotel Borobudur.

Hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil; Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan; Menteri Perindustrian Saleh Husin; Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Rizky Ferianto; serta Asisten II Setda Provinsi Papua Elia Loupatty.

Dalam sambutannya, Menteri Sofyan Djalil mengatakan tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk menelaah program dan kegiatan Papua, serta re-focusing dan sinkronisasi anggaran tahun 2016 agar lebih terintegrasi dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat asli Papua demi mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

“Setelah kita melakukan review, ternyata banyak sekali program Papua yang tidak tepat sasaran. Penyebabnya adalah pendekatan yang sangat sektoral. Sebagai contoh, di Yahukimo ada waduk, saluran irigasi primer dan sekunder, tetapi sawah hanya 10 ha, dan masyarakat Yahukimo tidak terbiasa bersawah. Ini contohnya perencanaan yang selama ini tidak terintegrasi. Untuk itu, kita akan melakukan re-focusing  supaya dana Kementerian yang ada di Papua terintegrasi,” jelas beliau.

Selain itu, menurut Sofyan pembangunan Papua ke depan harus menggunakan pendekatan wilayah adat agar perencanaan pembangunan Papua lebih efektif.

“Apa yang kita lakukan adalah memperbaiki pendekatan dan perencaanan wilayah Papua yang terintegrasi dengan pendekatan wilayah adat, karena Belanda dulu pernah melakukan studi komprehensif tentang Papua. Wilayah Papua terdiri dari 5 wilayah adat yang mencerminkan benang merah antar satu wilayah dengan wilayah lain dan kesatuan ekonomi. Pendekatan wilayah tersebut akan menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif,” jelas beliau.

Di akhir sambutan, Sofyan Djalil menyampaikan rekomendasi regulasi dan kelembagaan untuk Papua. Perlunya kekhususan regulasi nasional yang sesuai dengan konteks Papua, diantaranya regulasi pendidikan, kesehatan, penggunaan kawasan hutan, serta pembagian kewenangan pusat dan daerah. Terkait kelembagaan, capacity building pemerintahan Papua sangat diperlukan.*