Hasil Pencarian kemiskinan

Targetkan Sasaran Pembangunan 2024, Bappenas Bidik Penurunan Kemiskinan Ekstrem
Deskripsi
JAKARTA – Dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang digelar Rabu (16/8) di Jakarta, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. “Terkait dengan kemiskinan ekstrem yang pada Maret 2023 mencapai 1,12 persen dari target pada 2024 antara 0 hingga 1 persen, jadi ada penurunan 0,62 persen dibandingkan pada 2022. Garis kemiskinan ekstrem itu dihitung berdasarkan 1,9 USD per kapita per hari,” urai Menteri Suharso.
RKP 2024 menargetkan sejumlah  sasaran pembangunan, meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen, nilai Rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27, Nilai Tukar Nelayan 107-110, dan Nilai Tukar Petani 105-108. Target pertumbuhan ekonomi pada ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya kenaikan suku bunga, dinamika kondisi geopolitik, dan menurunnya kontribusi ekspor. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang baik, berada di atas lima persen selama tujuh triwulan berturut-turut. “Indonesia tumbuh 4,17 persen atau 5,11 persen sepanjang semester satu pada 2023, lebih baik dibanding Vietnam, Amerika Serikat, dan Korea Selatan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
APBN didesain sebagai shock absorber sekaligus sebagai akselerator transformasi ekonomi serta menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “GDP (Gross Domestic Product) per kapita Indonesia sudah masuk ke Upper Middle Income, inflasi kita juga sudah mulai terkendali. APBN tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global, stimulus ekonomi, dan kesejahteraan,” imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sebagai bagian akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RAPBN 2024 berperan penting untuk mewujudkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN 2025-2045 menargetkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dengan lima sasaran utama, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Targetkan Sasaran Pembangunan 2024, Bappenas Bidik Penurunan Kemiskinan Ekstrem
Berita Siaran Pers
Selengkapnya

Program Padat Karya Tunai Desa Atasi Kemiskinan Akibat Stunting
Deskripsi
---
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan program padat karya tunai untuk masyarakat di pedesaan. Program padat ini bertujuan untuk mengatasi isu kemiskinan di desa yang erat kaitannya dengan masalah stunting di Indonesia. Menteri Bambang menambahkan masih ada sekitar 37 persen anak berusia di bawah lima tahun yang terkena stunting. Hal ini beliau sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, pada Kamis (1/2).
Indonesia masih dihadapkan dengan masalah pembangunan secara nasional, salah satunya adalah kemiskinan. Angka kemisikinan menurut data terakhir memang turun menjadi 10,12 persen, namun itu merupakan angka nasional, dimana apabila dipisahkan antara angka kemiskinan di desa dan di kota, kemiskinan masih banyak terjadi di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah stunting. Masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah ketimpangan. Masih ada 10 juta anak yang tidak memiliki akte kelahiran, hal ini menyebabkan anak akan sulit keluar dari kemiskinan, karena anak tersebut tidak terjangkau oleh program-program yang sifatnya intervensi langsung dari pemerintah. Masalah sanitasi dan air bersih juga perlu diperhatikan, hampir 12 juta rumah tangga belum bisa mengakses sanitasi yang layak, dan 10 juta rumah tangga belum memiliki akses air bersih. Air bersih dan sanitasi ini adalah dua infrastruktur dasar untuk mengurangi stunting. “Kalau saya coba urai, masalah-masalah tersebut berkaitan dengan dengan masalah stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan dimana secara fisik anak itu keliatan kerdil. Jika Bapak/Ibu masih membiarkan stunting terjadi terus menerus, artinya Bapak/Ibu memelihara kemiskinan,” ujar beliau.
Selain itu, isu pengangguran di desa juga perlu menjadi perhatian. Memang, jika dilihat pengangguran sudah cukup rendah, yaitu berada di angka 5 persen. Tetapi, faktanya di pedesaan masih ada 2,4 juta orang yang menganggur, 6 juta orang setengah menganggur, dan 10,6 juta jumlah pekerja yang bekerja namun tidak dibayar. “Masalah stunting itu isunya adalah kemiskinan. Angka pengangguran di desa masih cukup kritikal. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri dan tentunya dengan arahan Presiden memutuskan mengeluarkan Program Padat Karya Tunai Desa. Manfaatnya akan ada peningkatan dan nilai tambah, juga perluasan kesempatan kerja yang nantinya bisa mengurangi pengangguran dan memperbaiki income masyarakat desa,” jelas Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Bappenas Inisiasi Koordinasi Lintas Kementerian, Matangkan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Deskripsi
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan komitmen mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dalam rapat koordinasi bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi menyampaikan dalam pengentasan kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas siap menyediakan dukungan penuh, terutama bagi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan K/L terkait. “Sebagai lembaga perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung setiap upaya pengentasan kemiskinan. Kami akan memastikan agar perencanaan pembangunan dapat dimanfaatkan kementerian dan badan terkait,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy, Rabu (30/10).
Mensos Saifullah Yusuf juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat koordinasi di tingkat pusat dan daerah terutama untuk menyediakan sumber data yang akurat terkait implementasi program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul menyampaikan inisiatif memperkuat kemandirian keluarga yang secara langsung berperan penting bagi pengentasan kemiskinan. “Dalam bidang ekonomi, kami akan mendukung program UMKM di desa untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan membantu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga,” papar Menteri PPPA Arifatul.
Kolaborasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM. Upaya ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan SDM berkualitas. “Jika kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi di mana masyarakat miskin memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pokok, mereka tidak hanya akan terbantu dari segi konsumsi, dan terentaskan dari kemiskinan, tetapi juga berpotensi menjadi produsen atau pemasok yang mandiri. Misalnya, melalui program produksi beras bagi masyarakat miskin, kita bisa memberdayakan mereka untuk ikut terlibat dalam rantai produksi,” jelas Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Berita Berita Utama
Selengkapnya