Hasil Pencarian kemiskinan

Pemerintah Daerah Perlu Mengambil Peran Lebih Besar Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Deskripsi
JAKARTA – Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti menghadiri acara Peluncuran Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset PRAKARSA (Welfare Initiative for Better Socities), hari Rabu (10/2), di Balai Kartini. Penyusunan Indeks Kemiskinan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang penting bagi Pemerintah, terutama dalam memperkuat perencanaan pembangunan nasional.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, Pemerintah menetapkan target yang optimis dalam pengurangan angka kemiskinan dari 10,96% di tahun 2014 menjadi 7-8% di tahun 2019.
“Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, Pemerintah menempatkan Penanggulangan Kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional 2015-2019. Hal ini membutuhkan upaya komprehensif dan kerja sama seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah,” jelas Deputi Rahma.
Sejauh ini, Pemerintah Pusat masih sangat dominan dalam melakukan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hampir semua program kebijakan penanggulangan kemiskinan didesain dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pemerintah Daerah memiliki fungsi lebih sebagai pelaksana kegiatan.
“Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi lokal dibandingkan dengan Pemerintah Pusat, perlu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Pemerintah Daerah juga memiliki kapasitas untuk melakukan identifikasi penerima program secara lebih akurat, sehingga berperan penting terhadap perbaikan penargetan sasaran program,” ujar beliau.
Selain Pemerintah Daerah, perlu juga melibatkan berbagai pihak lain seperti sektor swasta dan NGO di daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme yang mengatur bagaimana pihak-pihak tersebut dapat saling mendukung dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengoptimalkan usaha penanggulangan kemiskinan.
Melihat kompleksitas kemiskinan di Indonesia, Pemerintah dalam melaksanakan progam-program untuk mengurangi penduduk miskin dan rentan, berupaya memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat kurang  mampu agar tidak jatuh dalam kemiskinan.
“Dengan menggunakan dua prinsip dasar. Pertama, ketepatan sasaran penerima program. Ketepatan ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program yang bersifat individu dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kedua, ketepatan penentuan lokasi program, yaitu dengan menggunakan basis wilayah prioritas (geographic targeting) dengan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat,” jelas beliau.
Dalam menentukan siapa penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah membangun Basis Data Terpadu. Dengan Basis Data Terpadu ini, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat direncanakan sejak awal dan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program, baik exclusion error maupun inclusion error.
Pada akhir acara, Rahma berharap metode pengukuran kemiskinan dapat saling melengkapi. “Saya berharap berbagai metode pengukuran kemiskinan yang ada dapat saling melengkapi agar penyusunan program dan anggaran penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat program dan tepat sasaran, sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai,” pungkas beliau.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Menteri Sofyan Bahas Penciptaan Lapangan Kerja dan Masalah Kemiskinan dalam Rapat Komisi XI DPR-RI
Deskripsi
Beberapa hal yang menjadi pokok penjelasannya antara lain, upaya menjaga inflasi, mengontol harga beras, memperbaiki upaya penyaluran Raskin, pemanfaatan Dana Desa dan Dana Transfer, subsidi Kredit Udaha Rakyat (KUR), program perlindungan sosial serta sistem  jaminan bagi penduduk rentan dan pekerja informal.
”Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih belum terlalu baik ini akibat kondisi perekonomian dunia juga, perlu sekali kita fokuskan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang memadai karena pertambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Di samping itu bagaimana menjaga inflasi yang cukup menggembirakan dua tahun ini dan menjaga harga beras karena menjadi salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin,” jelas Menteri Sofyan.
Pemerintah pun akan terus memperbaiki upaya penyaluran Raskin (beras untuk rakyat miskin) atau kini disebut Rastra (beras untuk rakyat sejahtera). Untuk mengurangi inefisiensi dalam penyalurannya, Menteri Sofyan menyebutkan pada tahun ini akan dilakukan ujicoba penyaluran Rastra dengan cara baru yaitu melalui kartu di beberapa kota. Sehingga masyarakat yang menerima dana bantuan dapat membeli beras sesuai kebutuhannya.
Menteri Sofyan menuturkan, “Program perlindungan sosial ini dapat mengurangi beban rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pokok melalui beras. Kita akan revisi mekanismenya sehingga nanti pemberian bantuan akan lebih efisien. Kemudian perluasan cakupan sistem jaminan nasional bagi penduduk rentan dan pekerja informal.”
Kemudian untuk mendukung penciptaan lapangan kerja beberapa strategi tengah dirancang. Menurut Menteri Sofyan dana desa dan dana transfer dimaksimalkan untuk penciptaan lapangan kerja. Sektor informal akan didukung subsidi KUR yang lebih besar untuk memperkuat self employed dalam masyarakat.
“Masalah penciptaan tenaga kerja menjadi tantangan besar, bagaimana alokasi anggaran langsung memengaruhi kesempatan kerja di kalangan bawah. Maka dana desa dan dana transfer, yang itu akan kita encourage untuk lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Tantangan berat maraknya penggunaan robotisasi akan bersaing dengan penciptaan kesempatan  lapangan kerja,” tutur Menteri Sofyan.
Selain itu pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan lingkungan sanitasi dan air bersih juga diharapkan berpengaruh besar terhadap kesehatan, terutama bagi masyarakat di kalangan bawah. Selain Menteri Sofyan hadir pula dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo,Kepala BPS Suryamin dan para anggota DPR Komisi XI.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

NARASI TUNGGAL: Mengawal Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pelaporan Keuangan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas
Deskripsi
Jakarta, 20 September 2016 - Upaya pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan sebagai misi Kabinet Kerja berkonsekuensi alokasi anggaran yang massif dalam APBN. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2015 menunjukkan realisasi belanja modal yang besar (Rp. 215 triliun lebih). Demikian pula dengan realisasi belanja bantuan sosial (Rp. 97 triliun lebih) dan Dana Desa (hampir mencapai Rp.21 triliun). Dengan alokasi dana yang besar pada sektor tersebut (dan sektor-sektor lainnya), pengelolaan atasnya harus dapat memastikan sumber-sumber pembiayaan telah digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang sehat. Karena berasal dari rakyat, akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan atas dana APBN melalui laporan keuangan pemerintah adalah penting sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, Pemerintah untuk tahun anggaran 2015  untuk pertama kalinya berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual sebagai kemajuan signifikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sesuai best practices akuntansi pemerintahan secara internasional. LKPP tahun 2015 berbasis akrual yang telah mendapatkan audit dan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut selanjutnya telah diterima dan mendapat persetujuan DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2015 pada tanggal 30 Agustus 2016.
Adapun opini audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 menunjukkan capaian Pemerintah dalam akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, berupa 56 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 opini Wajar Dengan Pengecualian, serta hanya 4 opini disclaimer. Di sisi lain, semakin besarnya sumber daya keuangan yang dikelola melalui APBN ditambah semakin kompleksnya pula transaksi keuangan pemerintah, tetap terbuka potensi resiko penurunan kualitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tercermin salah satunya melalui status opini BPK yang dicapai. Selain itu, upaya mencapai status WTP untuk LKPP secara keseluruhan tetap menjadi misi besar yang menjadi fokus misi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan.
Guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah melalui penguatan pemahaman akan pentingnya keandalan informasi laporan keuangan berbasis akrual sebagai dasar pengambilan keputusan, penyamaan persepsi untuk menyempurnakan manajemen keuangan negara dan akuntansi berbasis akrual, serta menjaga semangat, komitmen serta dukungan para pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah agar tetap konsisten dan berkelanjutan,  keberadaan forum antar para pihak tersebut niscaya menjadi diperlukan, kini dan ke depan.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Menteri Suharso Hadiri Rakor Bersama Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penanggulangan Kemiskinan
Deskripsi
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada Selasa (11/2). Turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Pemerintah optimistis mampu menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 6,5 hingga 7 persen di tahun 2024. Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada segenap para menteri terkait untuk dapat merealisasikan target penurunan tingkat kemiskinan tersebut. "Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif, serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir 2024," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Pemerintah juga memperkirakan jumlah penduduk miskin pada akhir 2024 berada pada kisaran angka 18,34 sampai 19,75 juta orang. Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta orang dalam kurun waktu 2020 sampai 2024. Tidak luput dibahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Selain itu, dibahas kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta mendorong peningkatan pendapatan. Pemerintah tengah mengupayakan perbaikan kualitas dan perluasan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K). Pemerintah berkomitmen untuk mempertajam ketepatan sasaran penerima manfaat, agar bantuan sosial tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Melepas Jerat Kemiskinan dengan Program-Program Anti Kemiskinan Terintegrasi
Deskripsi
Deputi Pungky mengatakan angka kemiskinan semakin membaik dengan rata-rata penurunan dalam empat tahun terakhir sekitar lima ratus ribu orang atau jika dipersentasikan sekitar 10,12 persen. Hal ini didukung dengan adanya program-program anti kemiskinan, antara lain seperti program keluarga harapan atau program jaminan kesehatan nasional yang sudah diintegrasikan oleh pemerintah.
Meskipun angka kemiskinan membaik, beliau juga menjelaskan masih adanya ketimpangan angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh kurang beragamnya lapangan pekerjaan yang tersedia di perdesaan apabila dibandingkan dengan perkotaan. “Kalau di kota, pekerjaan yang tersedia relatif beragam. Sedangkan di perdesaan, pilihan sangat terbatas. Misalnya, saya menjadi seorang tenaga kerja yang tidak terlatih, seperti pengemudi, begitu masuk ke perusahaan sudah jadi pekerja formal dengan penghasilan bagus. Sedangkan di perdesaan, pilihan sangat terbatas jika tidak terlatih,” jelas Deputi Pungky.
Pemerintah telah melakukan beberapa cara agar masyarakat di desa tetap produktif dalam bekerja dan di sisi lain untuk mengurangi jumlah masyarakat yang bermigrasi ke kota. Salah satunya adalah dengan perbaikan infrastruktur di pedesaan, sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pengiriman produksi. Selain itu, memperbaiki kualitas tenaga kerja dengan menyediakan pelatihan atau program pemagangan di desa, sehingga tenaga-tenaga kerja tidak terdidik dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. “Dengan memperhatikan infrastruktur dan kualitas tenaga kerja, itu berarti produktivitas mereka akan naik dan lebih baik. Selain itu, arus barang dan jasa dari berbagai daerah juga akan menjadi lebih cepat,” tutur Deputi Pungky.
Pemerintah saat ini sedang menargetkan penurunan kemiskinan hingga mencapai single digit pada 2018. Deputi Pungky kemudian menjelaskan beberapa strategi yang sudah disiapkan pemerintah terutama Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Pertama memperluas pekerjaan formal dengan penciptaan juga perbaikan infrastruktur. Kedua, produktivitas para pekerja non-formal harus memiliki jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja, bantuan sosial (seperti beras) diperbanyak dalam bentuk non tunai, dan program keluarga harapan dinaikkan. Ketiga, menggunakan pendekatan yang terintegrasi, juga melakukan sistem pengawasan pengendalian dalam program bantuan sosial.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Selaraskan Capaian SDGs Dengan Visi Indonesia 2045, Indonesia Fokus Untuk Berantas Kemiskinan dan Kurangi Kesenjangan
Deskripsi
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan kunci dalam acara United Nation Residents Coordinator’s Visioning and Strategic Prioritization Meeting, di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (10/9). Menteri Bambang menjelaskan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Indonesia akan fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat konektivitas dan sektor maritim, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, memperkuat modal manusia yang berkualitas dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses ke layanan dasar termasuk pendidikan berkualitas di semua tingkatan, mengarusutamakan Pembangunan Rendah Karbon untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan teknologi informasi, serta memastikan pendanaan yang memadai melalui skema pembiayaan yang inovatif.
 
Pencapaian TPB/SDGs juga diselaraskan dengan Visi Indonesia 2045 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Pada 2015, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia tercatat di angka USD 3.377 atau mencapai peringkat 16 dunia. Dalam Visi Indonesia 2045, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mampu mencapai terbesar kelima dunia, dengan PDB per kapita sebesar USD 23.199. Target tersebut dapat tercapai jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan rerata 5,4 persen per tahun.
 
“Minggu lalu, untuk kedua kalinya, saya memenuhi undangan Pemerintah Rusia untuk menjelaskan bagaimana ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas lima persen, sementara Rusia sekarang berjuang untuk tumbuh di atas nol persen atau hampir tidak ada pertumbuhan. Rusia menganggap Indonesia sebagai pesaing dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan mereka syok karena pertumbuhan ekonomi mereka dibawah kita. Atas dasar ini dan banyak faktor pendukung lainnya, saya optimistis Indonesia dapat meraih target PDB terbesar kelima pada 2045 sesuai Visi Indonesia 2045,” jelas Menteri Bambang.
 
Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan 17 Tujuan TPB/SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “RPJMN 2020-2024 menjadi acuan pembangunan komprehensif yang membuat tujuan TPB/SDGs saling terkait sehingga pencapaian satu tujuan akan mendukung tercapainya tujuan yang lain. Di antara 17 Tujuan tersebut, Indonesia sangat memprioritaskan Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, dengan tujuan akhir untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, serta menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, akses air bersih dan sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya,” pungkas Menteri Bambang.  
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Di New York, Menteri Bambang Berbagi Strategi Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sekaligus Mengentaskan Kemiskinan
Deskripsi
NEW YORK – “Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, dari 15,4 persen populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2008, menjadi 9,66 persen pada September 2018. Indeks Jurang Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) Indonesia juga menurun diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 8,39 persen pada Agustus 2008 menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini lebih sedikit masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dibandingkan satu dekade yang lalu,” tutur Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sambutan kuncinya pada The United Nations' High-Level Political Forum (HLPF) Side Event: “Growth from Below for Poverty Eradication: How to Maximize the Impact of Growth on Poverty Reduction”, di Japan Society, New York, Senin (15/7).
Menurut Menteri Bambang, inti dari masalah kemiskinan saat ini adalah kerentanan kronis yang sekaligus menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Banyak masyarakat miskin yang hidup dengan akses yang terbatas ke layanan dasar. Selain itu, banyak juga dari mereka merupakan lansia yang sekaligus menjadi kepala rumah tangga dengan standar hidup yang minimum, di antaranya seperti fasilitas perumahan yang buruk, resistensi rendah terhadap guncangan ekonomi, dan ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan karena rendahnya literasi keuangan. Apabila kondisi-kondisi ini dibiarkan tanpa diberikan intervensi kebijakan yang tepat, maka dapat mengakibatkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi.
“Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah instrumen yang paling kuat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat juga dapat berdampak negatif bagi mereka yang tidak dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan tersebut. Karenanya, kita perlu mencari kebijakan dan intervensi baru. Pertumbuhan inklusif berarti memastikan pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan, dan adil dengan memperluas akses ke pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat miskin, meningkatkan infrastruktur layanan dasar, memperdalam inklusi keuangan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan, menciptakan lebih banyak peluang kerja, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Pendekatan mata pencaharian menjadi kebijakan pelengkap, yaitu dengan beralih dari pendekatan 'jaring pengaman' ke 'batu loncatan' dengan membantu masyarakat miskin membangun aset produktif, mengembangkan kewirausahaan, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial,” jelas Menteri Bambang.  
Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang berlandaskan tiga pilar utama, yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan. Di 2017, Indonesia telah mencapai angka 5,47 dari 10. Pemerintah Indonesia fokus untuk meningkatkan program perlindungan sosial, memperkuat layanan dasar, dan menciptakan mata pencaharian. Melalui strategi ini, Indonesia bertekad meningkatkan aset multidimensi masyarakat miskin, termasuk modal manusia, kohesi sosial, aset keuangan, dan infrastruktur dasar, agar mereka dapat hidup secara berkelanjutan di atas garis kemiskinan. “Indonesia harus meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan mata pencaharian yang lebih baik terutama bagi kelompok ekonomi terendah, memperkuat kelompok berpenghasilan menengah, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pembangunan inklusif. Saya percaya, kemitraan adalah salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan inklusif,” pungkas Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Menteri Sofyan Bahas Penciptaan Lapangan Kerja dan Masalah Kemiskinan di Rapat Komisi XI DPR-RI
Deskripsi
JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara pada hari Kamis (14/7). Dalam Raker yang membahas mengenai Asumsi Dasar dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 itu Menteri Sofyan memberi penjelasan tentang penciptaan lapangan kerja dan masalah kemiskinan.
Beberapa hal yang menjadi pokok penjelasannya antara lain, upaya menjaga inflasi, mengontol harga beras, memperbaiki upaya penyaluran Raskin, pemanfaatan Dana Desa dan Dana Transfer, subsidi Kredit Udaha Rakyat (KUR), program perlindungan sosial serta sistem  jaminan bagi penduduk rentan dan pekerja informal.
”Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih belum terlalu baik ini akibat kondisi perekonomian dunia juga, perlu sekali kita fokuskan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang memadai karena pertambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Di samping itu bagaimana menjaga inflasi yang cukup menggembirakan dua tahun ini dan menjaga harga beras karena menjadi salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin,” jelas Menteri Sofyan.
Pemerintah pun akan terus memperbaiki upaya penyaluran Raskin (beras untuk rakyat miskin) atau kini disebut Rastra (beras untuk rakyat sejahtera). Untuk mengurangi inefisiensi dalam penyalurannya, Menteri Sofyan menyebutkan pada tahun ini akan dilakukan ujicoba penyaluran Rastra dengan cara baru yaitu melalui kartu di beberapa kota. Sehingga masyarakat yang menerima dana bantuan dapat membeli beras sesuai kebutuhannya.
Menteri Sofyan menuturkan, “Program perlindungan sosial ini dapat mengurangi beban rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pokok melalui beras. Kita akan revisi mekanismenya sehingga nanti pemberian bantuan akan lebih efisien. Kemudian perluasan cakupan sistem jaminan nasional bagi penduduk rentan dan pekerja informal.”
Kemudian untuk mendukung penciptaan lapangan kerja beberapa strategi tengah dirancang. Menurut Menteri Sofyan dana desa dan dana transfer dimaksimalkan untuk penciptaan lapangan kerja. Sektor informal akan didukung subsidi KUR yang lebih besar untuk memperkuat self employed dalam masyarakat.
“Masalah penciptaan tenaga kerja menjadi tantangan besar, bagaimana alokasi anggaran langsung memengaruhi kesempatan kerja di kalangan bawah. Maka dana desa dan dana transfer, yang itu akan kita encourage untuk lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Tantangan berat maraknya penggunaan robotisasi akan bersaing dengan penciptaan kesempatan  lapangan kerja,” tutur Menteri Sofyan.
Selain itu pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan lingkungan sanitasi dan air bersih juga diharapkan berpengaruh besar terhadap kesehatan, terutama bagi masyarakat di kalangan bawah. Selain Menteri Sofyan hadir pula dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo,Kepala BPS Suryamin dan para anggota DPR Komisi XI.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan Di Indonesia
Deskripsi
Kuta – Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada kisaran 5-6 persen dan berada pada peringkat kelima di kelompok negara emerging market. Kondisi ini menjadi modal utama dalam mendorong perbaikan standar hidup penduduk Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun hingga satu digit, yaitu 9,82 persen pada Maret 2018, namun jumlahnya secara absolut cukup besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Selain itu, masyarakat yang dikategorikan rentan atau berpendapatan antara 1–1,5 kali garis kemiskinan masih cukup besar. Saat terjadi guncangan seperti sakit, kehilangan pekerjaan, dan bencana alam, mereka sangat rentan kembali jatuh miskin. Kemiskinan saat ini terkonsentrasi di daerah pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia, dengan tantangan antara lain seperti kondisi geografis yang lebih sulit, rentan terhadap bencana (longsor, gempa, tsunami, dan sebagainya), serta keterbatasan akses layanan dasar, prasarana ekonomi, dan institusi keuangan.
“Untuk itu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kementerian PPN/ Bappenas berinisiatif menstandarkan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dengan mengembangkan indeks ekonomi inklusif (Inclusive Economic Growth Index). Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif pada dasarnya merupakan ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan, mencakup indikator tingkat nasional maupun disagregasinya sampai tingkat daerah,” Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam “Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality” forum, salah satu parallel event dalam rangka pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang diadakan Kementerian PPN/Bappenas dan didukung oleh Ford Foundation, IFAD, dan ADB, Rabu (10/10) di the Anvaya Resort, Kuta, Bali. Forum tersebut berperan sebagai ajang menyamakan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mencari solusi percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, yang merupakan salah satu isu pembangunan di Indonesia.
Inisiatif ini tentunya melengkapi upaya penting pemerintah lainnya seperti senantiasa menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, hingga pengembangan infrastruktur di wilayah Timur. Untuk kelompok miskin dan rentan, Pemerintah juga terus berupaya menyempurnakan integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran, serta memantapkan pelaksanaan jaminan sosial. Untuk memperluas kesempatan dan kemampuan penduduk untuk terus meningkat kesejahteraannya, berbagai program seperti permodalan, peningkatan keterampilan dan vokasi, kewirausahaan, dan kemitraan terus dikembangkan agar kelompok menengah Indonesia bertumbuh dan semakin kuat.
Dalam forum yang sama, Presiden IFAD Gilbert F. Houngbo menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia harus dilakukan secara tuntas, dari hulu ke hilir, mengingat kemiskinan dan ketimpangan tak hanya sekadar kondisi pendapatan yang rendah, tetapi juga akses dan kemampuan masyarakat untuk terus  mempertahankan kondisi ekonomi agar tak semakin miskin. “Ekonomi inklusif sangat penting, untuk itu, sejak hampir 40 tahun lalu, IFAD dan Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan lebih dari US$ 1 miliar untuk membantu lebih dari tiga juta rumah tangga pedesaan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kami berharap, kerja sama tersebut dapat membantu membuat masyarakat seperti petani dan nelayan skala kecil untuk dapat berdaya saing,” ujarnya.
“Terkait upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, Indonesia juga menyasar potensi besar pengelolaan dan pemanfaatan sistem keuangan syariah secara ekonomi makro. Saat ini, keuangan syariah di Indonesia telah berkembang di sektor perbankan, non-perbankan, pasar modal dan dana sosial. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen potensial pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial secara konkret melalui distribusi aset dari orang yang berkewajiban (muzakki) kepada penerima (mustahik). Zakat juga dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkannya untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif kelompok miskin dan rentan,” ujar Menteri Bambang.
Wakaf di Indonesia telah terbukti mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat, tersebar di 435,768 lokasi di seluruh Indonesia dan mencapai 4,4 miliar meter persegi. Meskipun jumlah zakat yang dikumpulkan masih sekitar 2 persen dari potensinya, zakat tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2017, zakat tercatat mencapai 6,060 miliar rupiah, dengan total distribusi zakat mencapai 66 persen. Teknologi dan inovasi berbasis aplikasi saat ini juga telah mendukung pengembangan sistem pengumpulan zakat. Ke depan, pemanfaatan zakat dan wakaf untuk mendorong kegiatan produktif masyarakat perlu terus didorong agar pembangunan ekonomi yang inklusif dapat terwujud sehingga tingkat kemiskinan serta ketimpangan dapat ditekan.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Turunkan Ketimpangan dan Kemiskinan, Menteri Bambang Dorong Jawa Timur Manfaatkan Potensi Pariwisata
Deskripsi
JAWA TIMUR – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan  perekonomian saat ini tidak banyak bergerak, masih di seputar angka 5,07 persen, dan salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah konsumsi rumah tangga, serta beberapa PR pembangunan, terutama masalah ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini disampaikan beliau pada saat membuka Musrenbangprov Jawa Timur di Grand City Mall & Convex Surabaya, pada Rabu (18/4).
Menteri Bambang berharap para pimpinan di Jawa Timur dapat menurunkan angka ketimpangan dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Salah satu tren yang dapat dimanfaatkan oleh Jawa Timur adalah di sektor pariwisata. Hal ini terbukti dengan meningkatnya wisatawan domestik dibandingkan dengan wisatawan luar negeri. Di Jawa Timur terdapat banyak daerah yang memiliki potensi wisata, seperti Banyuwangi, Lamongan, dan Malang. “Hal ini dikarenakan adanya pergerakan kelas menengah, dimana kelas ini mulai mengalihkan konsumsi rumah tangganya dari konsumsi barang menjadi konsumsi jasa, contohnya kebutuhan untuk berlibur. Jika dimanfaatkan dengan baik sektor ini sangat berpeluang untuk menggerakan ekonomi lokal,” ujar Menteri Bambang.
Lebih lanjut Menteri Bambang menambahkan Jawa Timur merupakan wilayah terbesar kedua yang memiliki share ekonomi terhadap Pulau Jawa dengan presentase 25,13 persen dan nasional dengan presentase 14,47 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur lebih rendah dibandingkan TPT nasional dan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Namun, untuk angka kemiskinan di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan nasional, sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur masih lebih rendah dibanding nasional.
Sebagai penutup Menteri bambang berpesan pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Untuk itu dalam pembahasan dengan masing-masing kabupaten/kota perlu diperhatikan dua hal. Pertama, pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan kegiatan prioritas nasional. Kedua, perkuatan integrasi pendanaan, baik antara APBN dan APBD. “Saya mengapresiasi capaian Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan nasional. Saya harap pelaksanaan Musrenbangprov ini dapat fokus pada pertemuan multisektor dan kewilayahan untuk mendukung sinergi perencanaan antara pusat dan daerah,” tutup beliau.
Berita Berita Utama
Selengkapnya