Hasil Pencarian RPJMN

Bersama OECD, Menteri Bambang Bahas Penyederhanaan Regulasi Untuk Mempertajam Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024
Deskripsi
JAKARTA – Berbagai pencapaian positif pembangunan Indonesia, seperti penurunan tingkat kemiskinan menjadi single digit, penurunan ketimpangan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Namun demikian, di samping pencapaian tersebut, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan struktural seperti regulasi dan institusi, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Untuk memetakan isu dan solusi penghambat utama ekonomi agar Indonesia mampu mempertahankan stabilitas makroekonomi dan merai pertumbuhan ekonomi berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop on Advancing Indonesia’s Structural Priorities for the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-5, Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (9/10) pagi.
“Lokakarya ini dapat menjadi platform bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bertukar pandangan dan berbagi pengalaman dengan Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD untuk membahas prioritas kebijakan Indonesia lima tahun ke depan. Menurut hasil studi growth diagnostics yang kami lakukan, beberapa kendala utama yang dihadapi Pemerintah Indonesia untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah kualitas institusi yang belum maksimal, tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, dan bahkan cenderung membatasi, utamanya regulasi investasi. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai dan kurang berkualitasnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Penyederhanaan regulasi tenaga kerja, investasi, dan perdagangan ini yang akan kami bahas bersama OECD,” jelas Menteri Bambang.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengembangan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Namun, terdapat fokus baru yang akan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu aspek SDM. Indonesia masih menghadapi isu rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka kematian bayi dan ibu, dan masalah lainnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Menteri Bambang menjelaskan tujuh agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, target pembangunan, serta visi Indonesia 2045 sebagai pedoman pembangunan. “Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan dan menstabilkan kinerja ekonomi makronya. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,1 persen pada kuartal kedua 2019, utamanya didorong oleh pembangunan infrastruktur yang progresif. Stabilitas dan kinerja ekonomi Indonesia juga terus meningkatkan peringkat kredit Indonesia dari BBB- ke BBB. Pemerintah Indonesia juga berhasil meningkatkan iklim bisnisnya yang tercermin dalam skor EODB yang meningkat dari 66,47 pada 2018 menjadi 67,96 pada 2019 atau peringkat 73 dari 190 negara lainnya,” jelas Menteri Bambang. 
Dalam forum diskusi yang dihadiri Head of Division South and Southeast Asia OECD Alexander Bohmer, delegasi OECD pendamping, serta perwakilan dari kementerian/lembaga, turut dibahas upaya fasilitasi OECD dalam memberi masukan terkait RPJMN 2020-2024 ke depan. Forum ini terbagi menjadi empat sesi yang menghadirkan para pakar di bidangnya. Sesi pertama mengenai pemerataan/kesetaraan, sesi kedua mengenai konektivitas, sesi ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia, dan sesi keempat mengenai kajian “Mapping The Policy Gap With The OECD”. Sebagai penutup, Menteri Bambang menegaskan pentingnya strategi, sinergi, dan peran seluruh pihak untuk mencapai target-target pembangunan, termasuk langkah Indonesia berdiskusi bersama negara anggota OECD lainnya tentang praktik baik pembangunan.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Pengurangan Emisi Karbon Jadi Salah Satu Target Dalam RPJMN 2015-2019
Deskripsi
MARRAKESH – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro menghadiri Global Landscapes Forum dengan tema Landscapes for a New Climate and Development Agenda di Kenzi Club Agdal Medina, Marrakesh, pada Rabu (16/11) waktu setempat dan menyampaikan pada khalayak dunia bahwa target pengurangan emisi karbon sudah masuk dalam target jangka pendek yang tertuang dalam RPJM 2015-2019.
Menteri Bambang pun menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kuat dalam pengurangan emisi karbon. Menurutnya, upaya pengurangan emisi karbon tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Program itu harus terintegrasi dengan aspek lain yang memengaruhinya seperti tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga infrastruktur. Bambang menjelaskan selama ini banyak masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan hasil hutan, juga masih tergantung pada sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi, baik untuk listrik maupun transportasi.
Selain itu, jika hanya memikirkan target pengurangan emisi, akan memberikan ketimpangan pada sisi infrastruktur dan kesejahteraan. Oleh karena itu Menteri Bambang menegaskan, dalam perspektif Bappenas, hal yang menjadi kunci keberhasilan adalah tetap menjaga keseimbangan antara tiga hal tersebut. “Kami tidak akan memprioritaskan salah satunya. Semua harus berjalan beriringan,” jelasnya.
Untuk mencapai tujuan itu Menteri Bambang mendorong pelibatan sektor swasta, baik nasional maupun internasional, pelibatan Pemda dan perangkat di daerah, serta pelibatan komunitas masyarakat lokal. Langkah ini penting agar seluruh program yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon dapat terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya.
Dalam mempercepat target pemerintah, selain berupaya secara mandiri, Indonesia juga membutuhkan komitmen dan dukungan internasional sesuai dengan perjanjian Paris pada COP21 tahun lalu. Dukungan itu dapat diberikan melalui sektor swasta ataupun melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), sebuah badan nirlaba yang berada di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas.
Sejak 2009, ICCTF sudah mengelola 61 proyek yang berkaitan dengan aktivitas mitigasi, adaptasi, dan energi di 17 provinsi di Indonesa. Ke depan, aktivitas seperti ini diharapkan terus meningkat untuk mempercepat target pengurangan emisi karbon di Indonesia. Dalam lawatannya ke perhelatan COP 22 Maroko, Menteri Bambang didampingi oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Gellwynn Jusuf, Direktur Lingkungan Hidup Medrilzam dan Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Tri Dewi Virgiyanti.
Berita Berita Kerjasama
Selengkapnya

Wujudkan Program dan Kebijakan Pembangunan Tepat Sasaran, Menteri Bambang Dengarkan Masukan Swasta Untuk RPJMN 2020-2024
Deskripsi
JAKARTA – “Konsultasi ini kami lakukan khususnya bersama dunia usaha, karena saya menyadari bahwa namanya pembangunan tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah. Sejak saya menjadi Menteri Keuangan, saya menyadari namanya APBN tidak cukup untuk memenuhi agenda yang dibutuhkan bangsa ini. Lalu, sejak saya bergabung dengan Bappenas di 2016, kita tidak hanya menjadikan APBN sebagai satu-satunya instrumen pembangunan, tetapi bicara partisipasi swasta, BUMN, dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha),” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan Swasta di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (18/9).
Sesi khusus Konsultasi Publik Bersama swasta dengan tujuan mempertajam rencana pembangunan ini adalah kali pertama, dilaksanakan dengan harapan agar swasta mampu mendukung pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan, di antaranya dalam penguatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan (agroindustri), pembangunan sarana transportasi massal metropolitan, pengembangan kawasan pariwisata terpadu, dan pengembangan SDM terampil dan pendidikan vokasi untuk mendukung kawasan industri.
“Dengan mengikutsertakan masukan dari dunia usaha, maka program-program dan kebijakan akan lebih tepat sasaran dan kami dunia usaha akan terus dukung. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang mendatar namun cukup membanggakan dibandingkan negara lain, kita inginkan terobosan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi namun juga berkualitas. Seperti yang dicanangkan Presiden hi, pertumbuhan sumber daya manusia akan menjadi tombak pembangunan dibandingkan pertumbuhan infrastruktur. Kita harus punya skala prioritas, kembali lagi kita tidak punya kemewahan dari segi waktu. Prioritas itu akan menjadi masukan yang sangat penting dari dunia usaha,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani.
Sesuai arahan Presiden RI, visi Indonesia mengedepankan inovasi dengan lima program kerja utama. Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas kawasan produksi rakyat seperti kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, hingga perkebunan dan tambak rakyat. Kedua, membangun sumber daya manusia dengan fokus pada kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan manajemen talenta, serta dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi. Ketiga, meningkatkan investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan mempercepat proses perizinan dan menghilangkan hambatan investasi. Keempat, melakukan reformasi birokrasi yang antara lain mencakup reformasi struktural kelembagaan agar lebih sederhana dan lincah serta perubahan pola pikir untuk cepat melayani dan cepat memberikan perijinan. Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN untuk memberikan manfaat pada rakyat berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial dan kesejahteraan.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia difokuskan pada peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, perbaikan kualitas SDM, dan perbaikan pasar tenaga kerja. Dalam RPJMN 2020-2024, tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk mencapai 5,4-6,0 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5–7,0 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka antara 4,0–4,6 persen dan Rasio Gini mencapai 0,370–0,374. “Untuk mencapai target tersebut dan pembangunan yang inklusif, kami berharap dukungan dari swasta, mengingat skema KPBU membagi risiko antara developer swasta, BUMN dan pemerintah. Kalau menggunakan APBN, risiko hanya ada di pemerintah. Dukungan swasta dalam Major Project bisa untuk konektivitas, sarana dan prasarana, telekomunikasi, infastruktur kawasan industri serta pariwisata,” tegas Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Midterm Review RPJMN 2015-2019 Pembangunan Desa dan Perdesaan
Deskripsi
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal bersama dengan Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengadakan Rapat Midterm Review RPJMN 2015-2019 mengenai pembangunan desa dan perdesaan, pada Senin (28/11) di Ruang Rapat SG-5.
Rapat ini dipimpin oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Sumedi Andono Mulyo, serta dihadiri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan,  Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diantaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Harlina Sulistyorini; Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Nora Ekaliana Hanafie; Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Faizul Ishom; Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Siswa Trihadi; dan Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas, Eko Sri Haryanto.
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Sumedi Andono Mulyo menjelaskan tujuan diadakan rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015, melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan di tahun 2016, melakukan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan di tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini dilakukan agar target yang tercantum di dalam RPJMN bisa dapat dicapai dengan baik dan tuntas.
Beliau menambahkan, rapat juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antardirektur Ditjen Pengembang Kawasan Peedesaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga seluruh kegiatan masing-masing direktur dapat terpadu, sinergis dan mendukung untuk membangun kawasan pedesaan.
“Rapat ini dilakukan untuk dapat memadukan kegiatan setiap direktorat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi supayanantinya pertumbuhan ekonomi, produksi dan kesempatan kerja di desa dan daerah dapat meningkat. Selain itu pengangguran, kemiskinan dan kesenjangandi desa dand aerah dapat berkurang,” jelas Sumedi.
Dalam kesempatan itu, Sumedi berharap agenda Nawa Cita, terutama membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud dan semua kegiatan yang dibuat oleh kementerian dapat bermanfaat dan berdampak nyata bagi peningkatn kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan RPJMN 2015-2019 dapat tercapai dengan baik.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Menteri Bambang Pimpin Retreat Penyusunan RPJMN 2020-2024
Deskripsi
BANDUNG – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan agenda Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang diadakan di Bandung, pada Kamis dan Jumat, 9-10 Agustus 2018. Acara dibuka Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang didampingi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf serta Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto. Menteri Bambang berharap dengan adanya agenda ini, maka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 harus dapat bersinergi dan konsisten dalam menyampaikan pesan di masing-masing bidang pembangunan. Turut hadir sebagai peserta Retreat RPJMN 2020-2024 adalah para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, serta Perencana Utama, Madya, Muda, dan Pratama Bappenas.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Bappenas Lakukan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Deskripsi
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa Bappenas telah melakukan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk memastikan target pembangunan tercapai yang disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Bappenas di Komplek DPD RI Senayan Jakarta, Selasa (05/08).
Evaluasi paruh waktu dilakukan dengan mengukur capaian pemerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Capaian tersebut diantaranya tingkat ketimpangan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk menjaga capaian pembangunan sesuai target maka dilakukan juga beberapa strategi yang dilakukan semisal pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, kestabilan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Dalam paparannya menteri Bambang menyebutkan penurunan angka ketimpangan (gini ratio) dari 0,397 di tahun 2016 menjadi 0,393 per maret 2017. Meskipun terjadi penurunan namun angkanya cenderung datar, karenanya perlu upaya lebih untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia.
“Jika dilihat, gini ratio kita mencapai angka 0,4, sedangkan untuk tingkat kemiskinan kita mengalami keturunan, yaitu menjadi 10,64 persen. Ini merupakan lampu kuning bagi kita untuk kedepannya dapat diperhatikan kembali dan dilakukan upaya agar tidak terjadi penurunan. Dan saya berharap di tahun 2018 angka kemiskinan dapat turun paling tidak mencapai 10 persen, ”tutur Menteri Bambang.
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data Sakernas per Februari 2017 turun sebesar 5.33 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,50 persen. Angka pengangguran ini menjadi penting ketika Indonesia memasuki era Bonus Demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2025-2030. Indeks pembangunan manusia Indonesia juga mengalami kenaikan dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 70,18 tahun 2016. “Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini bisa dikategorkan tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lain angka IPM kita masih jauh dibawah mereka yang bisa mencapai 80 persen ke atas,“ tutur Menteri Bambang.
Untuk menjaga capaian pembangunan dan memenuhi target RPJMN, menteri Bambang mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan cara menjaga daya beli masyarakat dan juga investasi. “Investasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat konsumsi domestik. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan dan jalan tol juga merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegas Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Kuliah Umum Professor Ricardo Hausmann Bagian Persiapan Penyusunan RPJMN 2020-2024
Deskripsi
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Australia menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Growth Diagnostics, A New Approach to National Development Strategies: Identifying the Binding Constraint to Growth in Indonesia (Early Findings)” sebagai pembicara Professor Ricardo Hausmann, Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat, di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 2-4, pada Selasa (12/12).
Prof. Hausmann pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Venezuela dan menjadi angota dewan Bank Sentral Venezuela. Selama di Indonesia, Prof. Hausmann akan membagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada para pegawai instansi pemerintah dalam penyusunan kebijakan melalui workshop mengenai pendekatan growth diagnostics yang diikuti oleh 55 pegawai instansi pemerintah, terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga riset.
Dalam sambutan pembuka, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa kuliah umum ini merupakan bagian dari persiapan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Indonesia masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih dari enam persen, untuk menjadi negara maju dalam dua puluh tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan pekerja baru dan mengurangi jumlah orang miskin yang saat ini jumlahnya masih 27 juta orang,” tutur Menteri Bambang.
Namun, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi potensial, sebuah konsep yang menggambarkan kapasitas produktif suatu negara. Berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia pada 2016, berada di kisaran 5,0-5,3 persen. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan yang tepat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial kembali ke kisaran enam persen.
Dalam upaya mencari format reformasi kebijakan yang tepat, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan studi awal dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis regresi terhadap pertumbuhan ekonomi (growth regression) dan growth accounting. Dengan menggunakan pendekatan pertama, Kementerian PPN/Bappenas menemukan pentingnya proses transformasi struktural, reformasi fiskal, terutama peningkatan rasio pajak, pendalaman pasar keuangan yang digambarkan melalui porsi kredit perbankan terhadap produk domestik bruto yang meningkat, perekonomian yang lebih terbuka, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia. Kemudian, dengan pendekatan kedua, Kementerian PPN/Bappenas melakukan simulasi kondisi pertumbuhan ekonomi potensial ke depan. Pendekatan ketiga yang akan digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah pendekatan yang menjadi tema kuliah umum, yakni growth diagnostics. Dengan menggunakan pendekatan growth diagnostics, Kementerian PPN/Bappenas dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi.
Menteri Bambang menyampaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di antaranya peningkatan belanja publik ke arah yang lebih produktif dan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan yang mendukung perbaikan iklim investasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Kebijakan pemerintah diarahkan juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di antaranya melalui land reform¸ pembiayaan untuk UMKM, dan pendidikan vokasi, yang dilakukan dengan pendekatan yang tidak lagi jawa-sentris, tetapi bersifat merata di seluruh belahan Indonesia,” tutur beliau.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Menteri Bambang: Konsep Kota Berkelanjutan Masuk Dalam RPJMN
Deskripsi
JAKARTA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun Bappenas telah memasukkan konsep pembangunan kota berkelanjutan. Hal ini diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan materi kunci pada acara Seminar Nasional The Rise of Sustainable Cities di Kampus Podomoro University Rabu (21/8). Hadir dalam seminar tersebut rektor Universitas Podomoro Cosmas Batubara dan civitas akademika Universitas Podomoro.
“Kota berkelanjutan adalah konsep penting yang dapat kita gunakan bersama untuk memastikan bahwa kota-kota dan kawasan perkotaan masa depan, yang jumlahnya akan semakin banyak dan penghuninya akan terus bertambah, adalah kota-kota yang efisien, inklusif, direncanakan dengan baik serta sesuai dengan prinsip New Urban Agenda,” jelas Menteri Bambang.
Lebih lanjut Menteri Bambang menegaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 2.75 persen per tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional, sekitar 1.17 persen per tahun. Dengan menggunakan angka tersebut sebagai penentu proyeksi, maka pada tahun 2045, 82.37 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, meninggalkan kurang dari 20 persen penduduk di perdesaan. Urbanisasi yang tidak terencana dengan baik akan meningkatkan permasalahan di perkotaan, seperti polusi, perluasan kawasan kumuh, kurangnya suplai penting bagi perkotaan, seperti air, pangan dan energi. “Dampak jangka panjang kondisi urbanisasi yang seperti ini adalah kesenjangan antarwilayah, antarkota, dan juga antara desa dan kota,” tegas Menteri Bambang.
Menteri Bambang juga mengatakan bahwa kawasan perkotaan tidak memiliki strategi dan manajemen dalam pengendalian dan pemanfaatan urbanisasi yang optimal. Permasalahan pembangunan perkotaan yang harus diwaspadai, antara lain: (1) Rendahnya pelayanan perkotaan; (2) Tingginya kemiskinan, yang meningkatkan permasalahan sosial serta angka kriminalitas; (3) Rendahnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia dan modal sosial;  (4) Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan kota dan perkotaan; (5) Peraturan pembangunan perkotaan masih berbasis sektoral, belum terintegrasi untuk mengatasi masalah antarsektor dalam satu wilayah; (6) Inefisiensi penggunaan ruang dan sumberdaya terbatas lainnya yang menyebabkan tidak efisiennya pembangunan, meningkatnya risiko bencana, dan menurunnya kualitas lingkungan; serta (7) Rendahnya daya saing kota dalam menghadapi persaingan antar kota, antar wilayah, dan di tingkat global, karena belum berkembangnya ekonomi lokal kota.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Kerja Sama dengan Arab Saudi, Bappenas Perkuat Creative Financing untuk Capai Target Major Project RPJMN 2020-2024
Deskripsi
JAKARTA – “Gagasan besar tentang korporasi petani tidak dapat dilepaskan dari kondisi saat ini, terdapat 1.029 klaster kawasan produksi komoditas pertanian yang belum terintegrasi dengan akses pasar. Dari sisi input, akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif juga rendah, salah satunya ditunjukkan dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian yang baru mencapai 23 persen,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam Kerangka Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024:  Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan” di Ruang Rapat Djunaidi Hadisumarto 1-2, Kementerian PPN/Bappenas, pada Senin (10/2).
Sebagai langkah strategis tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran penting di dalam memperkuat creative financing, yaitu dengan menggali sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari pihak swasta dan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga internasional, dengan tetap memperhatikan aspek kedaulatan dan kemandirian nasional.
Salah satu upaya penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan di dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) adalah proyek digitalisasi rantai pasok pangan berbasis e-Wallet syariah. e-Wallet Syariah merupakan sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi digital yang akan memudahkan para petani dan nelayan untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan keperluan produksi, tanpa harus menunggu pendapatan dari hasil panen dan tangkap. Sistem aplikasi ini tidak memungut biaya dan hanya mendapatkan imbalan dari metode bagi hasil yang berbasis syariah. Penerapan sistem tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan yang dirumuskan Kementerian PPN/Bappenas di dalam menciptakan kesempatan petani dan nelayan sekaligus juga menjadi pemegang saham perusahaan yang berbasis syariah serta upaya di dalam memperkuat keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Indonesia Mecca Tower dengan PT Bayarind Artha Internusa tentang Kerja sama Pengembangan Digitalisasi Rantai Pasok Pangan dengan Sistem Dompet Elektronik berbasis Syariah ini mendukung Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan dengan total investasi sebesar Rp 1,45 Triliun. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik pendapatan maupun produktivitas komoditas petani dan nelayan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari ketergantungan menjadi mandiri. Diharapkan kerja sama ini dapat mendukung pencapaian target Major Project secara nasional, yaitu meningkatkan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10 persen per tahun, serta produktivitas komoditas 5 persen per tahun.
“Nota Kesepahaman ini menyepakati langkah nyata di dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani dan nelayan, produktivitas komoditas petani dan nelayan, serta kemandirian dan profesionalisme petani dan nelayan itu sendiri. Kami berharap kerja sama ini memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian dan perikanan secara luas serta memperkuat keuangan inklusif dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” pungkas beliau.
Berita Berita Kerjasama
Selengkapnya

Bappenas: Parpol dan Capres/Cawapres Harus Susun Program Berdasarkan RPJPN dan RPJMN
Deskripsi
JAKARTA – Didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan target pembangunan Visi Indonesia Emas 2045 kepada 18 partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum 2024. Menteri Suharso menyebut, parpol beserta calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung harus memahami perencanaan pembangunan nasional yang diamanatkan Visi Indonesia Emas 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029. Parpol dan capres/cawapres harus memastikan pemilihan prioritas program selaras dengan koridor-koridor pembangunan sehingga program bersifat konkret dan deliverable.
“Kami (Bappenas dan KPU) terbuka kalau ada dari teman-teman dari partai politik memerlukan penjelasan yang lebih detail, lebih rinci, kantor kami terbuka. Mudah-mudahan, ini menjadi basis bagi semua partai politik dengan ruang kreasi seluas-luasnya," ungkap Menteri Suharso dalam Sosialisasi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 kepada Partai Politik di Gedung Bappenas, Senin (9/10). Penyelarasan tersebut berdasar pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang mengamanatkan visi, misi, dan program pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus mengacu pada RPJPN. sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
RPJPN 2025-2045 mengusung visi Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan melalui beberapa target pembangunan, yakni pendapatan per kapita setara negara maju sebesar USD 30.300, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, meraih peringkat 15 besar negara maju, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, dan menuju net zero emission dengan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca.
Sebagai langkah pertama, calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang berperan sebagai panduan pembangunan selama lima tahun, serta sebagai penugasan kepada kementerian/lembaga/BUMN dan pemerintah daerah. Kementerian PPN/Bappenas juga telah mengembangkan Manajemen Risiko Prioritas Nasional untuk memonitor sinkronisasi perencanaan di pusat dan daerah. “Untuk pertama kali, kita melakukan (sosialisasi) ini dengan harapan terjadi sinkronisasi sampai tingkat daerah,” ungkap Menteri Suharso.
Berita Berita Utama
Selengkapnya