Choose Language
id us

Deputy for Political Affairs, Law, Defense and Security

October 12th, 2012 11:38 am

unit-polhukam.jpg

Phone: (021) 319 01157 ext . 3103
Fax: (021) 319 27429
Deputy: DR. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP
Email Deputy: slamet[at]bappenas.go.id



Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 147

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Pasal 148

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 148, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakanm, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pengoordinasian kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan nasional;
  2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;

  3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dalam program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

  4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;

  5. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;

  6. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;

  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan kemanan; dan 

  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Pasal 150
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dapat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
 
Pasal 151
Susunan organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
  1. Direktorat Politik dan Komunikasi;
  2. Direktorat Aparatur Negara;
  3. Direktorat Hukum dan Regulasi;
  4. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional; dan 
  5. Direktorat Pertahanan dan Keamanan 

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Sitemap | Homepage | FAQs | Contact Us

This website is built with an adaptive display that automatically adjusts when you use a mobile device

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved