Choose Language
id us

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan

Musrenbang RPJMN 2015-2019

December 8th, 2014 7:02 am



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

  1. Buku I Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 
  2. Buku II Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
  3. Buku III Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
  4. Matriks Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

 

Musrenbang Regional

1. Palu , 6 Desember 2014

2. Ambon, 8 Desember 2014

3. Mataram, 10 Desember 2014

4. Belitung, 13 Desember 2014

5. Tarakan, 15-16 Desember 2014

11927

Komentar

Posted by Retmon Duli Arfa on
Jalan Raya Negara Padang - Bukittinggi - Payakumbuh , Sumatera Barat, sepertinya sudah sangat perlu di "upgrade" , jalan raya tersebut mulus , tiap tahun diaspal , cuma dengan perkembangan sekarang sudah perlu kiranya di "upgrade" > 4 lajur atau mungkin dengan terobosan jalan Tol... dsb, kapasitas jalan Raya ini , sudah sangat padat , sebagai jalur utama lalu lintas ekonomi , Terima kasih ~ Retmon Duli Arfa , Bukittinggi Hp. 08126780792
Posted by rommy heryanto on
salam Indonesia Raya
usulan saya mungkin saya belum baca detail semua dokumen
dalam strategi dan perencanaan program KEDAULATAN PANGAN, menurut saya ada satu yang penting dan semoga sudah terpikirkan dan masuk, yaitu tentang KEDAULATAN BENIH DAN BIBIT, menurut saya kita harus daulat dan mandiri dalam benih dan bibit, karna kalau maaf masih saja import dan tidak jadi prioritas, akan ada banyak dampak sebenarnya dalam hal kedaulatan.
Baik dalam tanaman dan hewan kita harus berdaulat benih dan bibit

demikian masukan saya semoga bisa bermanfaat

salam Indonesia Raya
Posted by Retmon Duli Arfa on
Jalan Raya Negara Padang - Bukittinggi - Payakumbuh , Sumatera Barat, sepertinya sudah sangat perlu di "upgrade" , jalan raya tersebut mulus , tiap tahun diaspal , cuma dengan perkembangan sekarang sudah perlu kiranya di "upgrade" > 4 lajur atau mungkin dengan terobosan jalan Tol... dsb, kapasitas jalan Raya ini , sudah sangat padat , sebagai jalur utama lalu lintas ekonomi , Terima kasih ~ Retmon Duli Arfa , Bukittinggi
Posted by Elvira M. Katuuk on
Proses penyusunan RPJMN 2015-2019 sudah sangat baik, namun kami Provinsi Sulawesi Utara masih mau memberikan masukan terhadap Ranc RPJMN saat ini yang akan kami kirimkan, mohon petunjuk alamt email yang dapat kami akses, terima kasih
Posted by sahroel polontalo on
Dari draft RPJMN, Pemerintah berencana mengurangi risiko banjir di Indonesia dengan membangun sarana prasarana pengendali banjir sepanjang125,4 km setiap tahun selama 5 tahun.

Prasarana pengendali banjir yang dominan dibuat pemerintahan di masa lalu adalah dengan peningkatan kapasitas sungai yang dikenal dengan normalisasi sungai yang biasanya dengan perkuatan tebing dengan sheet pile dan pembetonan (betonisasi).

Pembetonan tepi sungai ini bertentangan dengan kecenderungan global yang mengarah pada renaturalisasi / restorasi sungai , dan bertentangan dengan berbagai aturan yang ada, yaitu PP 38 / 2011 tentang Sungai, karena membeton tepi sungai akan merusak fungsi sungai dan merusak fungsi sempadan sungai. Lalu di PP 26/2008 tentang RTRW Nasional,sempadan sungai (lintas propinsi) adalah kawasan lindung nasional yang seharusnya dibiarkan sealami mungkin. Tidak dibeton.

Alternatif untuk mengurangi risiko banjir yang harus didahulukan yaitu membangun prasarana pengendali aliran permukaan dibandingkan membangun prasarana pengendali banjir.

Ini analog dengan kebijakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk menghentikan proyek pengerukan waduk dan dananya dialihkan untuk mengendalikan sedimen (nanam pohon) di cachtment area waduk (bersifat preventif).

Pemerintahan yang lalu mendahulukan normalisasi sungai untuk mengendalikan banjir yang merusak fungsi sungai dan merusak fungsi sempadan sungai, dengan anggaran yang besar, dibandingkan mencegah terjadinya banjir dengan membangun prasarana pengendali aliran permukaan.

RPJMN 2015-2019 ini nampaknya akan mengulangi kesalahan yang lalu dan tidak menggambarkan sama sekali revolusi mental dan tidak sejalan dengan cara berpikir Presiden Jokowi.

Usul / Masukan :
1. Ubah paradigma pengurangan risiko banjir dari yang tadinya mendahulukan membangun prasarana pengendali banjir menjadi pengurangan risiko banjir yang mendahulukan membangun prasarana pengendali aliran permukaan.
2. Alihkan sebagian besar anggaran yang tadinya akan digunakan untuk membangun prasarana pengendali banjir ke membangun prasarana pengendali aliran permukaan.
3. Munculkan indikator kinerja terkait dengan pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan.

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved