Choose Language
id us

Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Di Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan

April 8th, 2015 12:52 pm


pariwisata.png

 

 

RINGKASAN

 

Alasan untuk memilih kajian pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil (PPK) karena nilai strategis PPK antara lain: 80-90 persen output perikanan nasional berasal dari perairan dangkal/pesisir pulau-pulau kecil; dan total ekonomi kelautan pulau-pulau kecil Indonesia dari 5 sektor potensial (perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri maritim dan perhubungan laut) mencapai angka US$ 400 milyar/tahun  atau setara dengan IDR 4.000 trilyun/tahun (Prof. Dietriech, 2014). Alasan lainnya adalah tekanan jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi; dan kebutuhan pangan semakin meningkat.Pembangunan pariwisata diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan pembangunan di PPK. Pengembangan pulau-pulau kecil memiliki karakter khusus karena pulau-pulau ini pada umumnya memiliki sumber daya alam, aspek lingkungan, dan budaya yang khas.

Pembangunan pariwisata diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan pembangunan di PPK. Pengembangan pulau-pulau kecil memiliki karakter khusus karena pulau-pulau ini pada umumnya memiliki sumber daya alam, aspek lingkungan, dan budaya yang khas. Banyak kalangan bertanya-tanya mengapa Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, pada tahun 2013 baru dikunjungi oleh 8,8 juta wisatawan manca negara (wisman). Jauh tertinggal dibandingkan Negara-negara tetangga di ASEAN.Salah satu potensi pembangunan pariwisata Indonesia yang masih “tidur” hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal adalah sumberdaya yang ada di pulau-pulau kecil (PPK) dan PPK terdepan. 

Ke depan, dunia industri pariwisata diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dan menjadi motor penggerak sosial dan ekonomi dunia. UNWTO memperkirakan bahwa pada tahun 2020 negara-negara di dunia akan kedatangan wisatawan mendekati 1,6 miliar orang.  Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan diperkirakan 4,1 persen per tahun. Dari 1,6 miliar orang wisman tahun 2020, 1,2 miliar orang datang ke kawasan intraregional, dan 0,4 miliar orang dengan tujuan perjalanan jarak jauh.Indonesia  yang memiliki keunggulan potensi  sumber daya alam dan budaya berharap bisa mendapat bagian dari uang belanja para wisatawan.

 

Dari hasil kajian literatur dan diperkuat dengan survey lapangan di beberapa PPK seperti di Pulau Gilitrawangan (NTB), dan Pulau Fantacy Island dan Pulau Nipah telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pembangunan pariwisata di PPK. Kompleksnya     permasalahan dalam pengelolaan pariwisata di PPK  seperti:

 

  1. Sampai saat ini belum ada institusi yang mampu mengkoordinir dan mengintegrasikan kegiatan pembangunan di PPK dengan baik. Berbagai instansi seperti Pekerjaan Umum, Pariwisata, Perikanan, Permukiman, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Perhubungan semua melakukan kegiatan di PPK namun masih bergerak secara sektoral. 
  2. Pengembangan pariwisata di PPK belum berlandaskan  kajian potensi PPK.
  3. Ukuran yang kecil dan terisolasi (keterasingan) sehingga penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal dan sumber daya manusia yang andal menjadi langka.
  4. Perencanaan pemanfaatan pembangunan pariwisata di PPK belum memperhatikan tata ruang Indonesia. 
  5. Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk pembangunan pariwisata di PPK. 
  6. Rendahnya investasi dalam Pembangunan pariwisata di PPK.
  7. Masih lemahnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di PPK.
  8. Belum semua daerah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah di PPK.
  9. Rendahnya kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan di bidang pariwisata.
  10. Status kepemilikan tanah di PPK belum terdata dengan baik.
  11. Rumitnya pengurusan berbagai ijin pembangunan pariwisata di PPK.

 

Hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019 agar pembangunan pariwisata di PPK dapat berjalan dengan baik adalah menyusun Grand Design dan Peta Jalan (Roadmap) Tatakelola Pembangunan Pariwisata di PPK yang didalamnya berisi beberapa strategi, meliputi:

 

  1. Memperbaiki landasan kebijakan pembangunan pariwisata di PPK melalui kerangka kerja menggunakan pendekatan manajemen strategis;
  2. Memperkuat pendekatan multi disiplin dalam pembangunan pariwisata di PPK.
  3. Meningkatkan atraksi pariwisata yang ditawarkan di PPK; dan
  4. Memperkuat Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia menjadi daerah tujuan pariwisata

 

Strategi Pertama, dalam rangka melaksanakan strategi berkaitan dengan pendekatan manajemen strategis, pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah perlu memperbaiki landasan dasar kebijakan pembangunan pariwisata yang didalamnya termasuk antara lain:

a)       Memperbaiki data statistik pariwisata di PPK. Dalam hubungan ini, pemerintah perlu membentuk “Forum Pariwisata Indonesia”  yang secara regular mengadakan pertemuan antara para pemangku kepentingan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembangunan pariwisata di PPK dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten dan kota termasuk para pelaku industri pariwisata. Tujuan forum ini adalah untuk membahas isu-isu penting,    dan memperbaiki koordinasi antar dunia usaha, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota guna memperkuat posisi Indonesia sebagai Negara tujuan   pariwisata dunia;

b)       Memperkuat kerjasama internasional. Indonesia sebagai anggota UNWTO, perlu  memberikan fokus perhatian dalam meningkatkan kerjasama tingkat multilateral.

Strategi Kedua, Pentingnya pendekatan multi disiplin dalam pembangunan pariwisata di PPK. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan pariwisata di PPK. Berbagai kebijakan pembangunan memberikan pengaruh terhadap penciptaan kewirausahaan. Dalam hubungan ini, kebijakan pembangunan pariwisata perlu diselaraskan dengan kebijakan ekonomi daerah yang akan dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan hasil pembangunan pariwisata yang optimal. Pariwisata bergantung pada stabilitas harga. Pariwisata mendapatkan keuntungan dari kebijakan fiskal dengan pajak yang rendah, kerangka usaha yang berlandaskan dengan  peraturan perundang-undangan, dan berkurangnya pungutan-pungutan (red tape). Membuka pasar merupakan salah satu aspek penting  yang akan menghasilkan  insentif bagi para pelaku pariwisata untuk berinovasi sehingga daya saing perusahaan akan meningkat.
  2. Meningkatkan Kebijakan koordinasi dan kerjasama di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kolaborasi antara berbagai kebijakan. Berikut ini beberapa kebijakan yang penting dalam pembangunan  pariwisata di PPK:
  • Perencanaan dan pembangunan regional.  Daerah menjadi basis pembangunan pariwisata.  Kondisi sumber daya alam yang terbatas dijadikan penentu pembangunan pariwisata. Dalam jangka panjang, sumber daya yang terbatas ini perlu dilindungi.
  • Sinergi antara sektor ekonomi kelautan dengan industri menjadi prioritas tinggi karena merupakan kunci utama dalam pembangunan pariwisata di PPK.
  • Kebijakan Lingkungan dan perubahan iklim.
  • Strategi Pembangunan yang Berkelanjutan.

 

Strategi Ketiga, meningkatkan Kualitas Daya Tarik Pariwisata. Dalam rangka meningkatkan daya saing sebagai daerah tujuan wisata, perlu meningkatkan kualitas daya tarik pariwisata. Tanggungjawab utama dalam peningkatan kualitas daya tarik adalah perusahaan yang bergerak dalam mengembangkan daya tarik pariwisata. Pemerintah memberikan dukungan kepada perusahaan dengan memfasilitasi antara lain dalam bentuk inovasi-inovasi, kerjasama, dan insentif investasi pembangunan pariwisata di PPK.

Strategi Keempat, memperkuat kehadiran Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia menjadi daerah tujuan pariwisata dunia. Tujuan utama strategi ini adalah untuk memperkuat koordinasi pemasaran dari berbagai kalangan  termasuk dunia usaha di tingkat pusat pusat, dan daerah.  Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang penting antara lain:

  1. Peningkatan Peran Pemerintah.Dalam kerangka globalisasi, Indonesia membutuhkan organisasi pariwisata yang mampu memberikan layanan bagi kehadiran pasar yang mengesankan dan terpadu.  Untuk itu dibutuhkan kerjasama  di bidang pariwisata antara tingkat nasional dan regional. Disamping itu, dalam persaingan global, perlu memberikan perhatian kepada industri usaha kecil.Dalam rangka pembagian kerja antara organisasi pariwisata lokal dan regional,tugas utama dari pemerintah adalah mengembangkan produk dan pasar baru, memperkuat fungsi koordinasi,  memberikan dukungan konsultasi dalam pengembangan produk berharga internasional. 
  2. Koordinasi dan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata PPK oleh pemerintah. Pemasaran pariwisata nasional adalah salah satu faktor kunci penting yang  merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan  dengan  promosi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk   memperkuat koordinasi dan kerjasama antara para pelaku pariwisata nasional dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab  untuk mempromosikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang memiliki potensi ekonomi yang besar khususnya pariwisata di PPK.

 

Download Dokumen : pdf-icon.png

 

 

7996

Dokumen Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved