Choose Language
id us

Pelaksanaan Tupoksi

April 2nd, 2013 5:30 am

a.Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Jabatan Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial pada saat ini diisi oleh Ir.Max H.Pohan,CES,MA, (Pembina Utama Muda/IVc), dengan Keputusan Presiden RI No. 216/M Tahun 2003 tertanggal 18 November 2003.

Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial sesuai dengan tugas pokoknya, dalam usaha memberikan masukan telaahan kepada Menteri Negara PPN, melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

(i)Melaksanakan Telaah Kebijakan Bidang Kesra dan Keadilan Sosial sebagai berikut:

a.Telaah Kebijakan IKajian Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Keadilan Sosial Pada Era Otonomi Daerah

Berdasarkan Propenas 2000-2004, dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu: membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya, dilaksanakan pembangunan bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional bidang sosial budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar rakyat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, selama ini telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial budaya, yang meliputi: bidang kesehatan; pendidikan; kesejahteraan sosial, termasuk kependudukan dan keluarga berencana; kebudayaan; dan peranan perempuan; serta pemuda dan olah raga. Namun demikian masih banyak permasalahan yang menjadi perhatian utama pembangunan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial budaya antara lain adalah:

Masih rendahnya kondisi atau derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang masih memprihatinkan;

Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendidikan masyarakat;

Banyaknya permasalahan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, serta koban bencana alam;

masih rentannya/lemahnya ketahanan budaya;

masih terdapat permasalahan keadilan yang menekankan aspek regional (antarwilayah, antardesa-kota, antarpusat-daerah); permasalahan ras (suku-agama, dan antar-golongan) serta ketidak adilan antar golongan ekonomi kuat dan lemah; serta permasalahan keadilan pada aspek gender.

Oleh karena itu, telaah kajian ini disusun dengan tujuan untuk:

1.Menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang komprehensif.

2.Mengidentifikasi potensi, kendala dan permasalahan yang dihadapi setiap instansi/lembaga dalam melaksanakan program/kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah:

1.Tersusunnya suatu alternatif rekomendasi kebijakan yang komprehensif di bidang kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

2.Teridentifikasinya potensi, kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan program/kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyatdan keadilan sosial.

Keluaran yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya suatu (White Paper) Buku Putih Rekomendasi Kebijakan yang Komprehensif dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan sosial.

 

b.Telaah Kebijakan 2: Studi Penataan Kelembagaan Dalam Penanganan Kesejahteraan Rakyat Dan Keadilan Sosial

Salah satu masalah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial adalah dalam melakukan koordinasi antara lembaga-lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, sehingga tidak jarang kebijakan dan program yang dilaksanakan saling tumpang tindih dan tidak efektif. Untuk keluar dari permasalahan diatas dibutuhkan upaya sistematis dan menyeluruh dengan didukung komitmen dan peranserta dari berbagai pihak terkait. Untuk menuju ke arah tersebut perlu dilakukan penataan kelembagaan dalam penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Salah satu isu penting dalam upaya ini adalah bagaimana otonomi daerah dan desentralisasi (UU No. 22/1999) dapat menjadi kekuatan dalam mendekatkan dan percepatan penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Dengan demikian, tujuan dari kajian ini adalah untuk (i) bagaimana dapat mewujudkan kesamaan langkah dari setiap pelaku pembangunan dalam upaya penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial; dan (ii) Mendayagunakan sumberdaya yang ada secara efektif sehingga dapat saling mendukung (sinergi) untuk mencapai hasil yang optimal dalam setiap upaya penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial baik yang dimiliki pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik di pusat ataupun di daerah. Adapun metodologi yang dipakai dalam upaya penataan kelembagaan dalam penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ini adalah melalui mekanisme dialogis dan konsultatif.Artinya seluruh komponen yang berkompeten didalam penanganan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dari unsur pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat, baik di pusat ataupun di daerah bersama-sama melakukan evaluasi dan memberikan masukan perbaikan didalam perumusan konsepsi penataan kelembagaan dan membangun komitmen bersama.

 

(ii) Rencana Ke depan:

 

Setelah mendapat gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, mempertegas dan memperjelas definisi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, dan mendapatkan pemetaan yang jelas mengenai siapa dan apa dalam pelaksanaan program-program di bidang kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, maka pada tahun 2005 sebagai bahan masukan bagai Menteri Negara PPN dalam penyusunan kebijakan dalam kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, akan dilakukan telaah kajian sebagai berikut:

(a) Telaah Kajian1: Kajian Atas Potensi Transient Poverty Di Indonesia

Krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1997 di Indonesia telah menyebabkan berbagai implikasi yang luas. Salah satu implikasi yang terkait dengan kemiskinan adalah bertambahnya jumlah orang miskin secara signifikan. Apabila sebelum krisis persentase orang miskin adalah sebesar 15,7%, maka pada tahun 1999 tercatat sebesar 27,1%, atau terdapat penambahan sebesar 11,4% hanya dalam jangka waktu dua tahun. Meskipun pada tahun 2002 persentase orang miskin telah membaik menjadi 16,0%, namun tidak dapat disangkal satu realita yaitu adanya "transient poverty" dalam jumlah yang cukup besar di Indonesia.

Kelompok masyarakat yang dapat dimasukkan kedalam "transient poverty" adalah kelompok masyarakat yang berada sedikit diatas garis kemiskinan yang apabila menghadapi perubahan dari lingkungan akan segera mempengaruhi perikehidupan mereka. Kondisi ini sebelumnya kurang diperhatikan oleh para pengambil kebijakan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan untuk membantu mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Mereka yang berada diatas garis kemiskinan dianggap sudah cukup mandiri dan relatif kurang terperhatikan.

Menjadi amat jelas bahwa upaya membangun kesejahteraan rakyat dan mengembangkan keadilan sosial menuntut agar setiap orang mendapatkan kebutuhan dasar dan peluang yang diperlukan untuk hidup secara layak. Untuk itu kebijakan yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang telah berada diatas garis kemiskinan dapat terus mengembangkan dirinya dan tidak untuk kembali jatuh didalam perangkap kemiskinan. Sebagai langkah awal menyusun kebijakan tersebut, dipandang perlu melaksanakan Kajian Atas Potensi Transient Poverty di Indonesia.

b. Telaah Kajian 2: Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Keadilan Sosial Pada Era Otonomi Daerah

Dalam upaya memperbaiki kesenjangan wilayah, beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan proses desentralisasi. Sebagai suatu proses, desentralisasi melibatkan dua entitas utama yaitu pusat dan daerah. Kedua entitas ini memiliki peranan yang setara dan saling timbal balik. Pusat mengalihkan kekuasaannya kepada daerah dan daerah mengembangkan kapasitas untuk dapat menggunakan (exercising) kekuasaan tersebut sesuai peruntukannya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya proses desentralisasi yang terjadi lebih didominasi pada aspek administrasi kepemerintahan dan desentralisasi fiskal sementara aspek kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari desentralisasi kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Sebagai akibatnya disparitas atau kesenjangan semakin berkembang baik antar propinsi dan kabupaten maupun didalam propinsi dan kabupaten. Hal demikian jelas merupakan dampak yang tidak diharapkan dan perlu segera dikoreksi dengan menyusun Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial pada era otonomi daerah dimana penekanan yang perlu diberikan adalah untuk menjamin ketersediaan dan kualitas pelayanan publik yang terkait dengan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial pada kelompok masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang paling sering terabaikan.

Desentralisasi seperti dipahami oleh banyak pihak secara ringkas adalah proses politik yang mendistribusikan kekuasaan dari pusat ke daerah. Kekuasaan yang dimaksudkan meliputi hal-hal seperti otoritas, tugas, akses, maupun hak. Pusat dimaksudkan adalah pemerintah pusat dan daerah adalah pemerintah daerah. Prinsip yang melatarbelakangi desentralisasi sebenarnya adalah subsidiaritas, yaitu prinsip yang menyatakan segala masalah yang dapat diselesaikan pada tingkat daerah akan lebih baik diselesaikan oleh daerah dan bukan level yang lebih tinggi. Sebaliknya masalah yang akan jauh lebih efektif bila diselesaikan oleh pusat sebaiknya juga diselesaikan oleh pusat dan tidak oleh level yang lebih rendah.

Sistem dan struktur politik sebagai hasil desentralisasi dapat berbentuk desentralisasi dengan berbagai variannya maupun federasi juga dengan berbagai variannya. Secara ringkas proses desentralisasi adalah pergerakan sistem dan struktur pemerintahan dalam kontinum dari sentralistis ke federasi.

Proses desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1999 diharapkan dapat mengkoreksi kebijakan sentralistis pada masa lalu yang dianggap kurang dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya proses desentralisasi belum mengembangkan kebijakan umum yang menjadi acuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial menjadi lebih baik. Desentralisasi diasumsikan akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang pada kenyataannya tidak demikian.

Terabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah diikuti dengan melebarnya kesenjangan teritorial dan sektoral merupakan indikasi belum sempurnanya proses desentralisasi dan karenanya menuntut segera disusunnya Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial.

 

c. Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya

Selain melaksanakan tugas pokok, Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Kesra dan Keadilan Sosial sepanjang tahun 2004 juga melaksanakan tugas-tugas lain seperti, antara lain:

(1)Berkoordinasi dengan Kantor Menko Kesra dalam kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan, dan ikut menyusun PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper).

(2)Anggota Tim Pengarah dalam Technical Assistance ADB dan United Kingdom Department for International Development "Sustainable Social Protection and Providing Assistance for the Vulnerable and Poor in the Informal Sector", 2004.

(3)Ketua Tim Pelaksana Penyusunan RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sekarang menjadi UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

(4)Anggota Tim Revisi UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga Maret 2004.

(5)Mengkaji UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

(6)dan lain-lainya.

 
870

Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Kajian

Mitra kerja

Data dan Informasi

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved