Choose Language
id us

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

December 31st, 2013 3:18 pm

Scaling Up Nutrition (SUN) Movement” merupakan gerakan global di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sebagai respon negara-negara di dunia terhadap kondisi status pangan dan gizi di sebagian besar negara berkembang akibat lambat dan tidak meratanya pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1). Gerakan ini bertujuan meningkatkan penanganan masalah gizi, dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu janin dalam kandungan, bayi dan anak usia 6 – 23 bulan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

map.pngIndonesia telah menjadi bagian dari SUN Movement melalui surat keikutsertaan dari Menteri Kesehatan kepada Sekjen PBB pada bulan Desember 2011, dan selanjutnya Sekjen PBB menunjuk Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan – Bappenas menjadi anggota Lead Group SUN Movement. Sehubungan dengan hal itu, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan – Bappenas berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan SUN Movement di Indonesia, dan bersama anggota SUN Lead Group lainnya memberi arahan langkah-langkah global dari SUN. Saat ini (Desember 2013) jumlah negara yang bergabung dalam SUN Movement sebanyak 43 negara, termasuk Indonesia.

Untuk menilai capaian dari pelaksanaan SUN Movement di masing-masing negara anggota SUN, digunakan 4 indikator proses yang ditetapkan oleh SUN Movement Secretariat, yaitu: (i) Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam berbagi pengalaman pelaksanaan; (ii) Terjaminnya kebijakan yang koheren dan adanya kerangka legalitas program; (iii) Menyelaraskan program-program sesuai dengan kerangka program SUN Movement; dan (iv) Teridentifikasinya sumber-sumber pembiayaan.

Adapun capaian Indonesia berdasarkan keempat indikator tersebut antara lain: (i) penyusunan dokumen Kerangka Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; (ii) pelaksanaan soft launching Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada tanggal 19 September 2012 yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesra (Menkokesra) dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemangku kepentingan terkait lainnya; (iii) penetapan  Peraturan Presiden No 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizipada tanggal 24 Mei 2013; (iv) kegiatan sosialisasi di tingkat pusat maupun daerah, antara lain workshop Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada tanggal 28 Oktober 2013 di Jakarta yang mengawali pencanangan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi serta melalui kegiatan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di provinsi-provinsi regional barat dan timur Indonesia; (v) advokasi tingkat tinggi melalui audiensi dengan Menkokesra, Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Pertanian; (vi) pencanangan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi oleh Presiden RI pada tanggal 31 Oktober 2013 yang diintegrasikan dengan puncak acara peringatan Hari Pangan Sedunia di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; dan (vii) harmonisasi RAN-PG dan RAD-PG dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi melalui penyusunan suplemen integrasi indikator rencana aksi dan gerakan nasional tersebut, sehingga peningkatan status gizi masyarakat menjadi lebih optimal.

Peraturan Presiden (Perpres) No 42 tahun 2013 merupakan kebijakan terintegrasi dalam rangka perbaikan gizi dengan fokus pada kelompok 1000 hari pertama kehidupan meliputi 270 hari masa kehamilan dan 730 hari hingga anak usia 2 tahun. Penetapan peraturan tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan status gizi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Hal-hal yang diatur di dalamnya meliputi: (i) Strategi, sasaran, dan kegiatan; (ii) Struktur organisasi; (iii) Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di tingkat daerah; serta (iv) Pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan. 

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bukanlah inisiatif baru ataupun pendanaan baru. Melainkan merupakan peningkatan efektivitas dari berbagai inisiatif dan program/kegiatan yang sudah ada melalui dukungan dari kepepimpinan nasional, penetapan prioritas, dan harmonisasi  program. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan dukungan teknis, advokasi tingkat tinggi, serta kemitraan lintas sektoral untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi masyarakat yang diharapkan.

workshop.pngSalah satu upaya untuk memperoleh komitmen dan kesepakatan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan gerakan ini adalah melalui pelaksanaan workshop Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan pada tanggal 28 Oktober 2013. Workshop tersebut menampilkan narasumber perwakilan mitra pembangunan (UNICEF), dunia usaha (GAPMMI), tokoh agama (KH Salahuddin Wahid), serta Pemerintah Daerah (Walikota Makassar dan Perwakilan Bupati Klaten) sebagai bentuk dukungan lintas sektoral dalam upaya perbaikan gizi masyarakat di Indonesia. Kesepakatan dalam workshop tersebut adalah:

  1. unsur pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan prioritas  kebijakan dan penganggaran untuk menjamin penyediaan sumberdaya yang optimal.
  2. unsur organisasi kemasyarakatan berkomitmen untuk memberikan penjelasan dan menggerakan seluruh anggota agar seluruh ibu hamil dan bayi dan anak 0 – 2 tahun dicukupi kebutuhan gizi nya.
  3. unsur organisasi profesi dan akademisi berkomitmen untuk menjaga agar pelaksanaan intervensiterkait gizi, kesehatan, pangan, berdasarkan bukti-bukti ilmiah.
  4. unsur media massa berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi terkait pangan dan gizi secara terus menerus.
  5. unsur dunia usaha berkomitmen untuk peduli dan memberikan dukungan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menjaga tidak ada konflik  kepentingan.
  6. unsur mitra pembangunan internasional berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah  dan memberikan  dukungan teknis  dan advokasi dan peningkatan kapasitas.

Komitmen pemangku kepentingan lintas sektoral dalam upaya percepatan perbaikan gizi tersebut selanjutnya diperkuat dengan arahan Presiden RI yang disampaikan pada pencanangan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam puncak acara Hari Pangan Sedunia tanggal 31 Oktober 2013. Dalam arahan tersebut ditekankan bahwa untuk menanggulangi masalah kekurangan gizi, diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media massa, dunia usaha dan mitra pembangunan serta reorientasi fokus penanganan masalah gizi tidak hanya pada intervensi langsung (spesifik) tetapi juga melalui intervensi tidak langsung (sensitif).
sby.pngIntervensi langsung bersifat spesifik di sektor kesehatan dan gizi, sedangkan intervensi tidak langsung bersifat sensitif di sektor terkait lainnya, seperti penyediaan pangan yang cukup, penyediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan pelayanan keluarga berencana dan pendidikan, khususnya pendidikan kaum perempuan.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan harian dalam rangka Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diperbantukan sebuah tim sekretariat yang terdiri dari Kepala Sekretariat dan staf pendukung. Tim sekretariat antara lain bertugas: (i) mengkoordinasikan dan memfasilitasi agenda diskusi ataupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk membaharui bahan, data, dan informasi maupun mempertajam analisa; (ii) membantu terjalinnya komunikasi yang efektif dan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait; serta (iii) menyusun laporan hasil kegiatan. Adapun pembiayaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kesekretariatan maupun pertemuan-pertemuan koordinasi bersumber dari APBN dan dukungan UNICEF.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: (i) penunjukkan anggota Tim Teknis dan pembentukan kelompok kerja (Pokja Kampanye Nasional dan Daerah, Pokja Advokasi dan Sosialisasi Lintas Sektor dan Lintas Lembaga, Pokja Pelatihan, Pokja Kemitraan, Pokja Perencanaan dan Penganggaran, serta Pokja Kajian Risiko Penyehatan Lingkungan); (ii) penyusunan mekanisme dan rencana kerja dari masing-masing pokja; (iii) pembentukan Gugus Tugas  di tingkat daerah; serta (iv) penyusunan buku saku sebagai pedoman pelaksanaan gerakan di tingkat daerah dan bagi pemangku kepentingan. 

 

UNDUH DOKUMEN

  1. PEDOMAN PERENCANAAN PROGRAM GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
  2. KERANGKA KEBIJAKAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI 
  3. TANYA JAWAB SEPUTAR GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
  4. PERPRES NO. 42 TAHUN 2013
  5. Buletin EDISI 1 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
  6. Buletin EDISI 2 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

 

2360

Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved