Choose Language
id us

Tugas, Pokok dan Fungsi Direktorat Transportasi

November 21st, 2008 5:24 pm

 

 

Pasal 358

Direktorat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Direktorat Transportasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
  4. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
  5. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi;
  6. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
  7. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 360

Direktorat Transportasi terdiri dari:
a. Sub Direktorat Transportasi Darat;
b. Sub Direktorat Transportasi Laut;
c.Sub Direktorat Transportasi Udara;
d. Sub Direktorat Jalan.

Pasal 361

Sub Direktorat Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi darat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Sub Direktorat Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi darat;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi darat;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi darat;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi darat;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi darat;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi darat.

Pasal 363

Sub Direktorat Transportasi Laut mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi laut, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Sub Direktorat Transportasi Laut menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi laut;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi laut;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi laut;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi laut.

Pasal 365

Sub Direktorat Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi udara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Sub Direktorat Transportasi Udara menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi udara;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi udara;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi udara;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi udara.

Pasal 367

Sub Direktorat Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang prasarana jalan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Sub Direktorat Jalan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang jalan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang jalan;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jalan;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang jalan;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang jalan;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang jalan.

1537

Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved