Choose Language
id us

Tugas, Pokok dan Fungsi Direktorat Hukum dan Regulasi

November 21st, 2008 6:12 am

 

Pasal 409

Direktorat Hukum dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Hukum dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang hukum dan regulasi;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi;
  3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang hukum dan regulasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang hukum dan regulasi;
  5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang hukum dan regulasi;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang hukum dan regulasi;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi; dan
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 411

Direktorat Hukum dan regulasi terdiri atas:
  1. Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi;
  2. Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  3. Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 412

Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kebijakan dan regulasi;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kebijakan dan regulasi;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan dan regulasi; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan dan regulasi.

Pasal 414

Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 416

Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 143

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
  4. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  5. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  6. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
  7. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 145

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

a. Sub Direktorat Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
b. Sub Direktorat Penegakan dan Pelayanan Hukum;
c.Sub Direktorat Hak Asasi Manusia.

Pasal 146

Sub Direktorat Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 147

Pasal 147 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Sub Direktorat Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian kebijakan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Sub Direktorat Penegakan dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penegakan dan pelayanan hukum, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Sub Direktorat Penegakan dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkajian kebijakan di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
  4. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang penegakan dan pelayanan hukum.

846

Artikel Terkait

Komentar

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved