Choose Language
id us

Produk Hukum: Keppres

Keputusan Presiden No. 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

November 21st, 2008 2:11 am


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 1999

TENTANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. Menimbang bahwa perencanaan nasional sangat diperlukan untuk menjabarkan Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam kebijakan pembangunan yang terinci dan terukur melalui analisis yang komprehensif;

b. bahwa perencanaan nasional diupayakan untuk mensinergikan program, menysun rencana pembiayaan, mengkoordinasikan pengelolaan bantuan luar negeri, mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program serta meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di tingkat pusat dan daerah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab di daerah, perlu dilakukan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap fungsi dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

a. Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

b. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;


M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.


BAB I
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Perencanaa Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bappenas adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang perancanaan Pembangunan Nasional, serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Bappenas mempunyai fungsi :

  1. Menjabarkan Garis-garis Besar haluan Negara ke dalam rencana Pembangunan Nasional jangka panjang, menengah dan tahunan;
  2. Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian diantara rencana-rencana bagian lintas sektoral maupun lintas regional dan mengadakan pengintegrasian rencana-rencana tersebut ke dalam suatu rencana Pembangunan Nasional;
  3. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama dengan Departemen Keuangan;
  4. Menyusun kebijakan penerimaan dan penggunaan pinjaman dan bantuan luar negeri untuk pembangunan bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan;
  5. Melakukan penilaian pelaksanaan rencana Pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan pada program pembangunan;
  6. Melakukan penelitian kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas perencanaan serta penilaian kinerja pembanguna nasional;
  7. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di pusat dan di daerah;
  8. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Presiden.


BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan oraganisasi Bappenas terdiri dari :

  1. Kepala;
  2. Sekretariat Utama;
  3. Inpektorat Utama;
  4. Deputi Bidang Ekonomi Makro;
  5. Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana;
  6. Deputi Bidang Jasa Pelayanan Dasar, Pranata Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  7. Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
  8. Deputi Bidang Pembiayaan.


Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

  1. Bappenas dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Kepala bertugas memimpin Bappenas sesuai tugas dan fungsi Bappenas yang telah digariskan serta membina aparatur Bappenas agar berdaya guna dan berhasil guna.


Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 6

  1. Dalam menjalankan tugas administratif, Kepala dibantu oleh Sekretariat Utama yang dipimpin oleh Sekretaris Utama.
  2. Sekretariat Utama membawahi paling banyak 5 (lima) Biro.
  3. Sekretaris Utama bertanggung jawab kepada Kepala.


Bagian Keempat
Inpektorat Utama

Pasal 7

  1. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Kepala dibantu oleh Inpektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama.
  2. Inspektur Utama membawahi paling banyak 3 (tiga) Inpektorat.
  3. Inpektur Utama bertanggung jawab kepada Kepala.


Bagian Kelima
Deputi

Pasal 8

  1. Deputi-deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  2. Tiap-tiap Deputi membawahi paling banyak 6 (enam) Biro.


BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

  1. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  2. Sekretaris utama, Inspektur Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
  3. Pejabat Eselon II dan jabatan-jabatan dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.


BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappenas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Bappenas ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappenas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd

ABDURRAHMAN WAHID

226

Dokumen Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved